Koordinator Komite Perlawanan Rakyat mengatakan buldoser Israel menghancurkan beberapa rumah dan bangunan di tiga komunitas Badui di Provinsi Hebron dengan dalih tidak ada izin bangunan.
- Luthfiatun Nisa
- Kamis, 26 November 2020 - 17:01 WIB
WowKeren - Otoritas Israel pada Rabu (25/11) waktu setempat menghancurkan sejumlah rumah Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Koordinator Komite Perlawanan Rakyat di selatan Hebron, Rateb al-Jubour, mengatakan buldoser Israel menghancurkan beberapa rumah dan bangunan di tiga komunitas Badui di Provinsi Hebron dengan dalih tidak ada izin bangunan.
Al-Jubour mencatat pembongkaran masih berlangsung di tiga komunitas Badui Al-Mufagara, Al-Rakeiz, dan Al-Tuwana. Israel mencegah warga Palestina mendirikan rumah di beberapa bagian Tepi Barat yang ditetapkan sebagai Area C berdasarkan perjanjian, yang berada di bawah kendali otoritas dan keamanan Israel.
Area C saat ini menjadi rumah bagi 300 ribu warga Palestina, terdiri dari komunitas Badui dan penggembala yang sebagian besar tinggal di tenda, karavan, dan gua. Di bawah Persetujuan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian (Area A, B, dan C).
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.
Di sisi lain, sebelumnya organisasi non-profit pemantau permukiman Israel, Ir Amim, mengatakan kontraktor Land Authority mengajukan tender konstruksi di Givat Hamatos, daerah yang saat ini tidak berpenghuni di Yerusalem Timur. Wilayah itu berdekatan dengan Beit Safafa, daerah di mana sebagian besar penduduknya merupakan warga Palestina.
Disebutkan bahwa The Israel Land Authority telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran akan berakhir pada 18 Januari atau dua hari sebelum Joe Biden dilantik menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan Donald Trump.
Ir Amim mengatakan Land Authority mengeluarkan tender untuk membangun lebih dari 1.200 unit perumahan yang sebagian besar dialokasikan di Givat Hamatos. Pada Februari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyetujui pembangunan 3.000 unit rumah di kawasan itu.
Ir Amim bahkan memperingatkan banyak pihak bahwa dua bulan ke depan jelang transisi pemerintahan AS ke tangan presiden terpilih, Joe Biden, adalah periode kritis. "Kami yakin bahwa Israel akan mencoba mengeksploitasi waktu krusial ini untuk mempercepat pergerakan yang kemungkinan ditentang oleh pemerintahan AS yang baru," kata Ir Amim.
(wk/luth)
