WowKeren - Dua orang menteri dari jajaran kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi selama dua pekan terakhir. Partai Keadilan Sejahtera menilai Jokowi perlu meminta maaf terkait hal ini.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan jika Presiden Jokowi adalah orang yang mengangkat para menteri tersebut. Sehingga menurutnya, Jokowi harus mengambil tanggung jawab.

"Pertama, Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Pengangkatan menteri dilakukan oleh presiden," kata Mardani, Minggu (6/12). "Dua pekan berturut-turut dua menteri jadi tersangka korupsi. Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat perlu minta maaf."

Meski Jokowi kerap mewanti-wanti para menterinya namun hal itu rupanya tidak cukup membuat mereka jera. Oleh sebab itu, Mardani menilai Jokowi perlu melakukan tata kelola kabinet termasuk mengawasi para menteri.

"Pengawasan itu menyeluruh. Ucapan tidak membuat jerih," ujarnya melanjutkan. "Harus tindakan. Minta maaf dan perbaiki cara mengelola dan mengawasi para menteri."

Terkait reshuffle kabinet, Mardani menilai hal itu menjadi hak prerogatif presiden. Yang jelas, Jokowi harus meminta maaf kepada rakyat.

"Tidak bisa cuma menyatakan dari awal jangan korupsi tapi perlu mengawasi dan menegur. Itu tugas pemimpin," tegas Mardani. "Reshuffle atau tidak itu hak prerogatif presiden. Tapi minta maaf ke publik mesti dilakukan presiden."

Adapun dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Edhy ditangkap dan menjadi tersangka kasus suap benih lobster pada akhir November lalu. Kemudian Juliari ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait bansos COVID-19 pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Jokowi melakukan evaluasi terhadap jajaran menteri di Kabinet Maju. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana integritas dan kinerja para pembantu presiden. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, publik menilai ada menteri yang kerjanya di bawah standar.