Nasional

Belakangan ini, masyarakat diresahkan dengan kabar yang mengatakan bahwa ada sejumlah bantuan sosial (bansos) yang tidak layak. Menanggapi hal tersebut, Mensos mengaku bahwa dirinya telah mengetahui siapa dalang di balik kejadian itu.

• Wahyu
• Senin, 31 Mei 2021 - 16:23 WIB

WowKeren - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui sejumlah pihak di pemerintahan daerah yang terlibat dalam praktik penyaluran bansos yang tidak layak itu. Meski demikian, untuk mengungkapkannya kepada masyarakat, Risma mengaku belum cukup bukti. Saat ini ia telah meminta bantuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa laporan temuan bansos tidak layak yang telah diterima oleh sejumlah warga.

"Saya sebutkan, saya tahu sebetulnya siapa who is who-nya, cuma kan saya belum bisa buka," terang Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (31/5). "Nanti kalau sudah dibuka bahwa memang terjadi kerugian negara, maka kita akan umumkan."

Mantan Wali Kota Surabaya itu menuturkan bahwa sudah sering menerima laporan atas beras bansos yang tidak layak. Kemudian, ia pun mengaku sudah mencopot beberapa pendamping yang ketahuan "nakal". Namun jika sudah melibatkan pihak pemerintah daerah, Risma meminta bantuan kepada Kejagung.

Saat ini Kejagung tengah memeriksa salah satu daerah terkait dengan laporan temuan bansos tidak layak itu. Akan tetapi, Risma enggan menyebutkan daerah mana yang tengah diperiksa oleh Kejagung.

"Saat ini, di salah satu daerah itu lagi diperiksa," jelas Risma. "Kejagung menyarankan karena kerugian negara gede, Kejagung menyarankan kami menghitung kerugian itu melalui BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk penghitungan itu, sekarang lagi proses."

Lebih lanjut, perhitungan tersebut juga dijadikan momentum bagi Risma untuk memastikan bahwa sejak Januari 2021, pemerintah sudah tidak memberikan bansos pandemi COVID-19 dalam bentuk barang atau sembako. Risma mengatakan, bansos sudah diganti menjadi uang tunai sejak Januari 2021.

Risma menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui jika masih ada daerah yang memberikan bansos berupa barang atau sembako. Hal ini disampaikannya seraya merespons laporan warga penerima PKH di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang baru-baru ini mengeluhkan beras yang diterima tidak layak dikonsumsi.

Bahkan yang lebih parah, ada oknum pendamping yang meminta biaya kepada warga penerima bansos. "Jadi kita tidak tahu barang dari mana, karena uang langsung kita transfer ke penerima manfaat, kita juga tidak tahu itu barang dari mana," pungkas Risma.