Mensos Risma mengungkapkan masih ada banyak masalah yang ditemui terkait bantuan sosial atau bansos selama pandemi COVID-19 berlangsung. Bansos sendiri diberikan kepada masyarakat terdampak langsung pandemi.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 12 Agustus 2021 - 16:23 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 di Indonesia membawa banyak dampak terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya adalah perekonomian. Selama pandemi, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan sebagai upaya penanganan COVID-19. Salah satunya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Selama pandemi COVID-19, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, banyak ditemukan kendala dan hambatan dalam penyalurannya.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menemukan banyak masalah di Kementerian Sosial (Kemensos) sejak awal Risma menduduki jabatannya. Adapun yang menjadi masalah utama adalah data ganda bansos dan skema program bantuan yang berbelit.
Risma pun langsung menyerahkan temuan permasalahan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, dan BPK ke pihaknya. "Bahwa sejak awal saya menjabat itu memang banyak sekali permasalahan. KPK, BPKP, dan BPK menemukan masalah tentang keakuratan data yang ada di Kemensos," ungkap Risma dalam webinar "Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional", Kamis (12/8).
Sementara itu, mengenai bansos, Risma mengatakan ada data yang tidak akurat dengan keadaan di lapangan. Hal ini menyebabkan penyaluran tiga program bansos yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan tidak tepat sasaran.
Melihat adanya permasalahan data ganda, Risma lantas melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan data dengan menggabungkan NIK penerima, nama, dan alamat, ternyata ada penyusutan penerima bansos menjadi 155.898.896 jiwa. Artinya bahwa, sebelumnya ada sekitar 38 juta jiwa data ganda yang menjadi penerima bansos.
Lebih lanjut, Risma menuturkan bahwa Kemensos saat ini masih terus melakukan pembaruan data. Berdasarkan data terbaru Kemensos, per 30 Juni 2021, data penerima bansos menyusut menjadi 139.477.527 jiwa.
Selain masalah data ganda, Risma juga menemukan masalah pada sistem penyaluran dan distribusi bansos ke masyarakat. Hingga saat ini, Risma mengaku masih menemukan adanya penerima bansos yang tidak tepat sasaran, pungutan liar (pungli), bahkan nilai bansos sembako/BPNT tidak sesuai ketentuan karena berbeda dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
(wk/tiar)
