Myanmar Dilaporkan Memimpin Kejatuhan Global Atas Kebebasan Digital Imbas Kudeta Militer
Dunia

Di zaman digital seperti saat ini, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan jaringan internet. Akan tetapi hal ini tidak bisa dirasakan dengan leluasa oleh masyarakat Myanmar sejak kudeta militer terjadi.

WowKeren - Pada Selasa (21/9), Lembaga Think Tank Amerika Serikat (AS) Freedom House merilis sebuah laporan yang menjadi berita utama tahun yang disaksikan erosi hak digital di seluruh dunia. Adapun laporan yang dirilis itu mengenai Myanmar yang kebebasan internetnya anjlok setelah kudeta militer berlangsung.

Berdasarkan laporan Freedom on the Net 2021, menyatakan bahwa ditemukan penurunan global dalam kebebasan internet selama 11 tahun berturut-turut karena pemerintah menyensor dan menangkap pengguna karena pidato online dan melemahkan perlindungan data dan privasi. Skor keseluruhan Myanmar diketahui turun 14 poin pada skala laporan 100, dengan ini menandai penurunan paling parah yang pernah didokumentasikan.

"Sebagai bagian dari upayanya untuk menghancurkan perbedaan pendapat dan mempertahankan kekuasaan, junta militer menutup layanan internet, memblokir platform media sosial, dan situs web," bunyi laporan tersebut, dilansir dari UPI. "Menguasai infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan pengawasan yang mengganggu."

Myanmar yang merpakan bagian dari Negara Asia Tenggara itu, hingga saat ini diketahui masih terlibat dalam konflik internal yang penuh kekerasan setelah kudeta militer pada Februari lalu. Hal itu membuatnya jatuh ke posisi terendah ketiga dalam peringkat 70 negara.


"Kebebasan berekspresi berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia," jelas laporan. "Di 56 negara, rekor 80 persen dari mereka yang dicakup oleh Freedom on the Net, orang-orang ditangkap atau dihukum karena pidato online mereka."

Masih melansir UPI, laporan tersebut menyatakan bahwa setidaknya 20 negara mematikan internet di beberapa titik sepanjang tahun. Sementara pengguna di 41 negara menghadapi serangan fisik sebagai pembalasan atas aktivitas online, rekor tertinggi lainnya.

Selain itu, di antara tren yang mengganggu tahun ini adalah meningkatnya pengunaan spyware dan teknologi ekstrasi oleh pemerintah yang dikembangkan oleh perusahaan swasta seperti NSO Group Israel. Hal ini tentunya merugikan para warganya yang tidak bisa leluasa mengakses internet.

"Pasar komersial yang berkembang pesat untuk teknologi pengawasan telah memberi pemerintah lebih banyak kapasitas daripada sebelumnya untuk melanggar aturan hukum dan memantau komunikasi pribadi sesuai kebijaksanaan mereka," tutup laporan.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts