WowKeren - Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini membuat keputusan yang mungkin mengejutkan bagi para pemimpin dunia. Pada Senin (21/2), ia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina sebagai wilayah merdeka.

Tak hanya itu, ia juga memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan operasi menjaga perdamaian ke wilayah itu. Bagi Barat, langkah ini dinilai justru dapat memicu terjadinya perang besar.

Kepada Kementerian Pertahanan Rusia, Putin memerintahkan agar mereka mengerahkan pasukan ke dua wilayah itu yang bertujuan untuk menjaga perdamaian. Tak pelak langkah ini, menuai kecaman baik dari Amerika Serikat maupun Eropa.

Masih belum diketahui tentang seberapa besar kekuatan militer yang dikirim Putin ke sana. Namun yang jelas, dalam dekrit yang dikeluarkan tak lama setelah Rusia mengumumkan pengakuannya terkait wilayah separatis itu, disebutkan bahwa Rusia memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di wilayah yang memisahkan diri. Selain itu, dikatakan bahwa misi pasukan adalah untuk menegakkan perdamaian.

Masih belum ada kejelasan apakah langkah Putin yang satu ini akan dianggap oleh Barat sebagai langkah invasi awal Rusia ke Ukraina. Dalam sebuah pidato televisi, Putin menggambarkan Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia dan mengatakan Ukraina timur adalah tanah Rusia kuno.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengambil langkah untuk melarang bentuk kerja sama oleh orang-orang AS ke, dari, atau di dua wilayah yang memisahkan diri itu, baik berupa investasi, perdagangan, maupun pembiayaan baru. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan mengatakan hal tersebut juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapa pun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina tersebut.

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melakukan pertemuan terbuka di Ukraina pada jam 9 malam di hari yang sama. Langkah AS juga diikuti oleh negara-negara Uni Eropa. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan serangkaian sanksi terbatas yang menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas pengakuan Rusia atas wilayah pemberontak.