PP KAMMI ikut buka suara memberikan tanggapan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. PP KAMMI memberikan peringatan soal adanya kemungkinan terjadi demo besar-besaran akibat persoalan tersebut.
- Amelia Nur Fatimah
- Selasa, 01 Maret 2022 - 17:40 WIB
WowKeren - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian partai politik tampak mendukung wacana tersebut. Sementara sejumlah pihak dan organisasi juga turut menyatakan protes sekaligus penolakan mereka atas munculnya wacana tersebut.
Salah satu yang kontra terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). Pihak PP KAMMI mengingatkan akan adanya potensi demonstrasi besar-besaran jika wacana penundaan Pemilu terus digulirkan.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim menduga demonstrasi itu akan lebih besar dari protes Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Cipta Kerja. Ia meminta agar pemerintah berkaca dari dua peristiwa tersebut.
"Seperti RUU KUHP dan UU KPK tahun 2019, begitu juga Omnibus Law pada tahun 2021 memaksa ribuan massa aksi protes turun ke jalan," ujar Ammar dalam keterangan resminya, Selasa (1/3).
"Jika wacana ini terus digulirkan atau sampai diakomodir, besar kemungkinan akan terjadi protes aksi demonstrasi dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi," sambungnya.
Ammar menyebut bahwa wacana penundaan Pemilu kontraproduktif. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dan ditetapkan. Ia lantas menyentil partai politik agar menyiapkan diri menghadapi pesta politik itu, alih-alih mendukung penundaan Pemilu.
Sementara itu, Ketua Umun KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i menyebut jika wacana penundaan Pemilu juga mencederai semangat reformasi. Penundaan Pemilu juga dinilai akan membuka ruang otoritarianisme. ia pun mengingatkan agar pemerintah menjalankan amanat konstitusi ketimbang mengikuti ambisi kekuasaan.
"Seharusnya kita tunduk pada konstitusi bukan ambisi kekuasaan. Oleh karena itu wacana semacam ini jelas harus ditolak," pungkas Zaky.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 kali ini disuarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia bahkan akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia menyebut bahwa dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.
(wk/amel)
