Adapun UU tersebut dikeluarkan untuk menegaskan bahwa Rusia tak ingin disebut melakukan invasi atau perang, dan menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Awak media pun merespons hal ini.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Sabtu, 05 Maret 2022 - 08:09 WIB
WowKeren - Pada Jumat (4/3), Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menandatangani sebuah undang-undang baru. Adapun undang-undang ini diketahui mengatur hukuman penjara bagi jurnalis yang dinilai menyebarkan berita palsu soal invasi Rusia terhadap Ukraina.
Di bawah UU baru itu, wartawan terancam hukuman 15 tahun penjara, apabila mereka melaporkan pemberitaan yang dianggap pihak berwenang sebagai laporan palsu tentang militer. UU juga telah disahkan oleh kedua kamar parlemen Rusia.
Menanggapi UU baru tersebut, Tim Davie selaku Direktur Jenderal BBC mengatakan bahwa aturan tersebut mengkriminalisasi jurnalisme independen dan outlet media telah menangguhkan pekerjaan jurnalis dan stafnya di Rusia.
"Layanan BBC News kami dalam bahasa Rusia akan terus beroperasi dari luar Rusia," ujar Davie dalam keterangannya, dilihat pada Sabtu (5/3). "Keamanan staf kami adalah yang terpenting dan kami tidak siap untuk mengekspos mereka pada risiko tuntutan pidana hanya karena melakukan pekerjaan mereka."
Lebih lanjut, Davie menerangkan bahwa wartawan BBC akan terus melaporkan perang di Ukraina dan di seluruh dunia. Di sisi lain, pejabat Rusia telah membantah laporan media tentang kesulitan militer untuk memajukan invasi ke Ukraina di tengah pertempuran sengit dan serangan udara malam.
Pejabat Rusia itu mengatakan bahwa pihaknya menolak untuk menggolongkan konflik dengan Ukraina sebagai perang atau invasi, melainkan menyebutnya sebagai "operasi militer khusus".
Selain itu, Rusia juga menuding negara Barat menyebarkan berita kebohongan tentang jumlah korban di medan perang dalam upaya untuk membuat publik Rusia menentang perang. Anggota parlemen bahkan memberi contoh berita palsu yang dimaksud tentang operasi militer yakni mencakup foto-foto lama peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang dibakar yang disebut telah diedit untuk memiliki tanda militer Rusia.
Sejak awal serangan militer ke Ukraina dilakukan, beberapa media Rusia diketahui telah menangguhkan operasi di tengah tekanan dari Kremlin. Selain itu, Moskow juga telah membatasi penggunaan media sosial, hingga memblokir Facebook dan Twitter sebagai bagian dari tindakan keras sensor. Hal ini diputuskan usai perusahaan membatasi akses ke media yang dikelola pemerintah di platformnya.
Akibat dari adanya UU baru itu, juga membuat banyak media independen yang terpaksa tutup. Salah satunya ada saluran TV Rain, di mana merupakan satu dari sedikit media independen yang tersisa di Rusia mengumumkan penutupannya pada Kamis (3/3), setelah menerima "ancaman" dari otoritas Rusia atas liputannya tentang invasi ke Ukraina.
Meski ada larangan dan ancaman hukuman penjara, Kepala Stasiun Radio liberal Rusia, Ekho Moskv tampak tak gentar dan "bersumpah" untuk tetap bekerja, walaupun organisasinya dibubarkan oleh dewan direksinya di tengah tindakan keras Kremlin.
Sementara Pemimpin Redaksinya, Alexei Venediktov mengatakan bahwa wartawan akan terus bekerja dan mereka berencana untuk menentang keputusan pembubaran stasiun radio mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa outlet media lainnya memiliki nasib serupa.
(wk/tiar)
