Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan masukan dari berbagai pakar sebelum memutuskan penghapusan PPKM.
- Bertilia Puteri
- Senin, 23 Mei 2022 - 16:57 WIB
WowKeren - Pemerintah berpeluang besar akan segera menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
"Kalau situasi sudah terkendali, masa PPKM terus?" tutur Muhadjir dilansir Antara, Minggu (23/5).
Muhadjir menjelaskan bahwa peluang pemerintah menghapus ketentuan PPKM sangat besar dan akan diterapkan secepatnya. Meski begitu, pemerintah disebutnya tetap mempertimbangkan masukan dari berbagai pakar secara matang sebelum memutuskan penghapusan PPKM tersebut.
"Sangat besar peluangnya (menghapus PPKM). Secepatnya," ujar Muhadjir kala ditanyai kapan PPKM akan dihapus.
Menurutnya, optimisme penghapusan PPKM secepatnya terlihat dari sejumlah langkah yang diambil oleh pemerintah. Langkah tersebut sedikit banyak menunjukkan adanya transisi dari pandemi ke endemi.
Muhadjir menjelaskan bahwa salah satu indikator transisi ke endemi adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan aturan pemakaian masker di ruang terbuka. Pemerintah juga sudah mulai menghapus kebijakan travel bubble pada pertemuan The Seventh Session of the Global Platform (GPDRR 2022) 23-28 Mei 2022 di Bali.
"Saya sudah menghadap kepada Presiden, beliau sudah setuju tidak ada gelembung perjalanan ini," jelasnya.
Adapun pertemuan GPDRR yang akan dibukan Jokowi pada 25 Mei 2022 mendatang bakal menjadi ajang uji coba transisi Indonesia ke endemi COVID-19. Dalam agenda tersebut, sekitar 4.300 peserta dari berbagai negara akan menempati satu area untuk pertemuan tatap muka.
Peserta nantinya akan diizinkan berjalan-jalan di Bali. Hal ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di masa pandemi COVID-19, dimana pergerakan peserta dibatasi hanya di lokasi acara.
"Peserta boleh kemana-mana nanti di Bali. Kemarin hanya dibatasi di lokasi pertemuan, sekarang sudah boleh dibuka," paparnya.
Adapun pelonggaran selanjutnya adalah kebijakan melepas masker di berbagai fasilitas publik. "Tahap berikutnya ya enggak pakai masker," ujarnya.
Di sisi lain, epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Pandu Riono, telah mendorong pemerintah untuk mengakhiri PPKM. Menurutnya, pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang makin terkendali perlu dibarengi dengan keputusan pemerintah untuk mengakhiri PPKM.
"Harapannya, kita seharusnya kalau mau dilonggarkan, bukannya masker. PPKM-nya yang dihentikan, sebab ekonomi melemah karena PPKM," jelasnya.
PPKM yang berkepanjangan dinilai telah membuat sebagian masyarakat bingung soal pandemi COVID-19 di Indonesia. Aktivitas kerja juga menjadi tidak tenang di bawah kebijakan PPKM.
"Kalau bicara ekonomi, harusnya PPKM dicabut. Jadi masyarakat bisa bergerak seperti biasa, beraktivitas secara tenang, mau ngantor, kerja pabrik juga penuh, tapi tetap pakai masker dan juga vaksinasi booster," tukasnya.
(wk/Bert)
