Hingga Jumat (2/9) hari ini, pemerintah ternyata masih belum menaikkan harga Pertalite dan Solar. Padahal sebelumnya beredar kabar bahwa harga BBM Pertalite dan Solar bersubsidi akan naik mulai 1 September 2022.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 02 September 2022 - 12:22 WIB
WowKeren - Masyarakat sempat dihebohkan oleh kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar bersubsidi mulai 1 September 2022. Namun hingga Jumat (2/9) hari ini, pemerintah ternyata masih belum menaikkan harga Pertalite dan Solar.
Presiden Joko Widodo sendiri sempat menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi masih diperhitungkan. "BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," tutur Jokowi dalam keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/9).
Sementara itu, pengamat memiliki pandangan tersendiri tentang alasan pemerintah belum juga menaikkan harga Pertalite dan Solar. Menurut ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, kajian yang diberikan oleh para menteri terkait kenaikan harga BBM sebenarnya sudah lengkap dan detail. Namun Faisal menilai keputusan untuk menaikkan harga BBM kini berada di tangan Jokowi.
"Jadi sekarang sebetulnya bolanya di tangan Pak Jokowi, sekarang pertimbangan politik," ujar Faisal dalam "Sapa Indonesia Malam" yang ditayangkan Kompas TV, Kamis.
Faisal lantas membahas track record Jokowi yang bisa menaikkan BBM tanpa menimbulkan inflasi yang terlalu besar. Padahal, tutur Faisal, inflasi di era presiden sebelumnya mencapai belasan persen.
"Pak Jokowi punya pengalaman 2014 kan tajam juga harga BBM. Pak Jokowi tidak menunggu waktu lebih dari sebulan, Oktober, November dia naikkan, inflasi hanya naik dari 4,99 persen menjadi 8,367 persen," bebernya. "Kemudian kemiskinannya, 2005 tadi kemiskinannya naik dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen. Kemiskinan yang naik tahun 2014 ke 2015, cuma dari 11,11 persen ke 11,18 persen."
Lebih lanjut, Faisal menyinggung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang sempat menunda-nunda kenaikan harga BBM dengan mengadakan rapat kabinet hingga 100 kali. Menurut Faisal, SBY tak kunjung mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM sehingga bebannya diwariskan kepada penerusnya, Jokowi.
Penundaan keputusan tersebut dinilai Faisal justru akan membuat beban inflasi makin berat. Namun sebelum menaikkan harga BBM, pemangku kepentingan dinilai harus memiliki kemampuan mengendalikan harga dan kemiskinan.
(wk/Bert)
