Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau sejumlah titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan helikopter pada Senin (28/1).
- Bertilia Puteri
- Selasa, 29 Januari 2019 - 08:51 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau sejumlah titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan helikopter pada Senin (28/1). Jusuf Kalla pun menyoroti kumuhnya Jakarta, khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok. Ia juga menyoroti adanya ketimpangan di ibu kota.
"Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura," tutur Jusuf Kala di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat. "Begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah."
Meski awalnya mereka hanya berencana memantau titik kemacetan di Jakarta, Jusuf Kalla tidak bisa berpaling dari kekumuhan kota tersebut. Ia pun menuturkan salah satu cara untuk menghilangkan kekumuhan tersebut adalah dengan pembangunan.
"Kita (naik helikopter) ingin sama-sama untuk melihat di mana daerah macet. Kita bukannya hanya soal kemacetan, kenapa kumuh Jakarta ini?" tutur Jusuf Kalla. "Bagaimana cara dia tidak kumuh? Taruhannya harus ke atas semuanya (pembangunan)."
Menanggapi sorotan tajam sang Wakil Presiden, Anies tak membantah. Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Jusuf Kalla bukanlah kritik, melainkan fakta.
"Enggak, itu bukan kritik, tapi itu fakta. Itu Pak JK mengatakan itu contoh. Ketika tata ruang dirancang dengan benar, private sector juga akan bergerak membangun di situ dan lain-lain," terang Anies. "Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan tata ruang yang benar, ya tidak akan ada pergerakan perekonomian."
Sang Gubernur pun menjelaskan soal aturan tata ruang di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembangunan apartemen yang harus dilakukan di atas tanah seluas 4.000 meter persegi.
"Kalau teman-teman lihat apartemen, apartemennya upscale. Karena aturannya harus tanahnya 4.000 meter," jelas Anies. "Kalau 4.000 meter di Jakarta yang bisa bangun 4.000 meter yang mana? Yang besar, efeknya dibangun di tempat-tempat yang strategis pula."
Anies pun mengakui kurangnya perencanaan tata ruang kota DKI. Hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan di ibu kota.
"Jadi faktanya bahwa kita selama ini tidak merencanakan tata ruang dengan serius dengan target yang jelas," tutur Anies. "Efeknya ada ketimpangan."
(wk/Bert)
