WowKeren - Pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersedia diboyong ke Ibu Kota rupanya berujung panjang. Pasalnya Risma justru menjadi bulan-bulanan sejumlah pihak.

Salah satunya adalah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya. Lewat cuitan di akun Twitter-nya, @mkusumawijaya, ia bahkan menyerang Risma secara personal.

Dalam cuitannya, ia menyebut alangkah bagus andai Risma mau menjadi Kepala Dinas Persampahan DKI Jakarta asalkan sudah beres dengan urusan anaknya. Pernyataan Marco ini dinilai menyinggung.

Dan perkara diduga akan berjalan panjang usai Pemerintah Kota Surabaya berencana mengkaji cuitan Marco itu secara hukum. Menanggapi situasi ini, pengamat politik Surokim Abdussalam pun angkat bicara.

Menurutnya, tindakan Marco menunjukkan sebuah kepanikan. Pasalnya Risma merupakan salah satu kepala daerah yang berpotensi menyaingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub 2022 mendatang.

"Ya tentu karena yang dinaikkan Bu Risma, kalau ada kepanikan itu wajar. Karena memang Bu Risma termasuk kepala daerah yang potensial yang menyaingin Pak Anies," kata Surokim, Jumat (2/8). "Dan sejauh ini memang tone kepada Bu Risma sangat positif di DKI Jakarta."

"Jadi wajar jika kemudian ada upaya untuk menghadang atau memberi tekanan (kepada Risma) dan kemudian mempengaruhi eksistensi positif ke Pak Anies sebagai Gubernur DKI," lanjut peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) itu. "Ya wajar kalau mereka panik."

Namun, menurutnya, langkah Pemkot untuk membawa cuitan Marco ke jalur hukum juga bukan tindakan yang tepat. Sebab cuitan Marco selayaknya kontes untuk memperebutkan perhatian publik di media sosial.

"Menurut saya, kalau mau elegan, kalau mau main cantik, Pemkot tidak perlu harus lebay mempelajari cuitan-cuitan itu karena warganet emosinya itu sangat mudah untuk bergerak (berubah)," kata Surokim yang juga Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, dikutip dari Detik News. "Dan pilihan untuk ke ranah hukum itu, menurut saya, relatif sensitif terkait dengan pertarungan."

"Menurut saya, Pemkot Surabaya tidak perlu panik untuk menghadapi hal itu kalau mereka kemudian menyerang negatif," imbuhnya. "(Kalau diserang) jangan dibalas dengan negatif juga. Tapi jawablah dengan yang positif. Karena sesungguhnya ini adalah perebutan kekuasaan di ruang publik."