Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan demokrasi kerap dihadapkan pada permasalahan integritas.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 Desember 2019 - 15:43 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kehidupan berdemokrasi tidak bisa lepas dari sejumlah permasalahan. Begitu pula dengan Indonesia sebagai salah satu penganut sistem demokrasi tersebut.
Demokrasi pada dasarnya lahir karena adanya perbedaan di suatu negara. Oleh sebab itu, tak jarang sistem ini acap kali harus berhadapan dengan konsep integrasi. Di satu sisi, demokrasi ingin memberikan kebebasan sedangkan di sisi lainnya integrasi justru ingin menyatukan.
"Demokrasi itu sering terbentur pada dilema ketika berhadapan dengan integrasi," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (19/12). "Demokrasi itu ingin membebaskan, integrasi itu ingin menyatukan."
Sementara itu, konsep integrasi yang berupaya menyatukan pada umumnya justru melahirkan pemerintahan yang otoriter. Hal semacam ini juga bisa terjadi pada konsep demokrasi. Demokrasi yang berlebihan akan menimbulkan kebebasan yang berlebihan. Pada akhirnya kondisi semacam ini akan mengarah pada anarkisme.
Sedangkan di lain isi, negara pasti memerlukan agar seluruh rakyatnya tetap bersatu. Oleh sebab itu muncullah konsep negara hukum.
"Demokrasi yang berlebihan bisa menimbulkan anarki," lanjut Mahfud. "Maka, antara demokrasi dan anarki itu muncul yang namanya nomokrasi, negara hukum."
Pada suatu negara hukum, ada pihak yang berperan untuk membuat aturan hukum dan juga pelaksana aturan hukum, dalam hal ini adalah semau warga negaranya. Karena memegang prinsip demokrasi maka setiap negara memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya namun ia juga harus paham konsekuensinya. "Anda boleh bicara apa saja tapi ada hukumnya yang diatur melalui proses demokratis," kata Mahfud.
(wk/zodi)
