Selain membantah tudingan pemerintah Islamofobia, Menko Polhukam Mahfud MD juga berbicara mengenai radikalisme. Menurutnya, radikalisme bukan hal yang harus diperdebatkan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 Desember 2019 - 20:55 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia Islamofobia. Menurutnya, para pejabat justru bangga dengan Islam.
"Ndak ada islamofobia di Indonesia itu," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (19/12). "Islamofobia kan orang malu dengan Islam. Pejabat-pejabat kita bangga dengan Islam."
Ia kemudian mencontohkan menteri Keuangan Sri Mulyani yang rajin melakukan sunah Rasul berpuasa di hari-hari tertentu. Begitu pula dengan presiden, dan juga Kapolri yang menjalankan tugasnya.
"Bu Sri Mulyani puasa Senin-Kamis rajin, puasa rajin," jelas Mahfud. "Tidak pernah menjelekkan orang lain yang bukan Islam. Panglima, Presiden, Kapolri tidak islamofobia, tapi melaksanakan tugas. Islamofobia itu orang yang takut Islam, ditindas, padahal tidak ditindas."
Lebih jauh, Mahfud berbicara mengenai radikalisme. Menurutnya, radikalisme bukan merupakan sesuatu yang harus diperdebatkan. "Radikalisme itu diperdebatkan katanya sih. Menurut saya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kan ada bilang radikalisme itu bagus, radikalisme itu jelek, dan sebagainya," imbuhnya.
Jika dilihat secara hukum, radikalisme memang memiliki artian yang negatif. "Kalau bicara dari sudut hukum, tentu itu ada arti spekulatif yang dipakai itu yang mana dari sekian banyak arti itu. Bagi kita yang dipakai secara hukum itu radikalisme yang jelek," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Untuk menyamakan persepsi tentang ideologi radikalisme, Mahfud telah menggelar pertemuan dengan BPIP. Sebab menurut Mahfud, radikalisme memiliki arti suatu pola pikir perubahan yang mendasar yang substantif. Sedangkan di lain sisi, radikalisme juga berarti salah satu sikap untuk melawan kekuatan dengan cara kekerasan.
"Kita akan samakan dulu persepsi tentang itu dan ukuran-ukurannya agar tidak sembarang orang radikal-radikulkan," ujar Mahfud. "Kan gitu kalau kata social media, jadi harus ada ukuran terukur dan kita juga."
(wk/zodi)