Pemerintah resmi menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga seratus persen. Kenaikan ini pun membuat F-PKS DPR RI bersama-sama mengajukan hak interpelasi untuk mencecar Presiden Jokowi.
- Elvariza Opita
- Rabu, 15 Januari 2020 - 18:30 WIB
WowKeren - Iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah resmi naik per Januari 2020. Diketahui iurannya pun naik hingga seratus persen dan membuat sejumlah pihak "menjerit".
Termasuk di antaranya adalah DPR RI yang menilai pemerintah telah menyalahi kesepakatan dengan pihaknya. Pasalnya sebelumnya DPR telah mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran, terutama untuk peserta kelas III mandiri.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat hendak mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki DPR untuk mencecar pemerintah, dalam hal ini eksekutif, terkait kebijakan tertentu.
Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (15/1). Ia menyebut pengajuan hak interpelasi ini sudah diteken oleh seluruh anggota F-PKS.
"Untuk itu, kami anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang ditugaskan di Komisi IX DPR RI mengajukan hak interpelasi," kata Netty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Sebagai hak anggota DPR RI yang dilindungi oleh Undang-undang MD3."
Netty menyoroti soal Rapat Gabungan Komisi VIII, IX, dan XI DPR telah digelar pada 2 September 2019. Lalu rapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS pada tanggal 6-7 November 2019 dan 12 Desember 2019 telah digelar.
Pemerintah dalam berbagai rapat menjamin tidak akan menaikkan iuran peserta kelas III mandiri. "Namun, pada kenyataannya 1 Januari 2020 lalu, kenaikan itu tetap berlaku, termasuk untuk kelas 3 mandiri," kata anggota Netty, dilansir dari Sindo News.
PKS menilai kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sudah menyalahi sikap pemerintah yang semestinya menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, PKS berjanji akan terus mengawal kepentingan yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia.
(wk/elva)
