Nasional

Presiden Joko Widodo menilai perlu adanya penyederhanaan aturan di Indonesia sebab, aturan yang terlalu banyak dan kaku justru akan mempersempit ruang gerak dan menghambat kompetisi.

• Zodiak Yanuarita
• Selasa, 28 Januari 2020 - 14:13 WIB

WowKeren - Pemerintah tengah mengebut penyelesaian draf Omnibus Law. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menilai bahwa saat ini aturan yang ada di Indonesia terlalu kaku dan banyak.

Kondisi aturan yang seperti itu dianggap sebagai biang kerok Indonesia kurang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Sebab, terlalu banyaknya aturan membuat ruang gerak semakin sempit.

"Kita sering kali justru membuat peraturan turunan yang terlalu banyak yang tidak konsisten, terlalu rigid dan mengekang ruang gerak kita sendiri," kata Kepala Negara, di Jakarta Pusat, Selasa (28/1). "Menghambat kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada."

Jokowi menyebut ada sekitar 8.451 peraturan. Itu hanya untuk pusat, sedangkan di daerah sendiri ada sebanyak 15.985. Oleh sebab itu, ia menilai perlu adanya pemangkasan terhadap aturan-aturan tersebut. Tak ingin Indonesia kesulitan melangkah karena aturan yang dibuatnya sendiri, Jokowi berkomitmen untuk menyederhanakan aturan-aturan tersebut.

"Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi," sebut Jokowi. "Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Oleh karena itu mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus kita sederhanakan."

Pemerintah tengah merampungkan dua macam Omnibus Law, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Selama ini, Indonesia memang belum pernah menerapkan Omnibus Law, namun di negara lain sudah. Dengan adanya Omnibus law, Jokowi berharap agar aturan yang ada di Indonesia bisa lebih sederhana dan fleksibel.

"Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja akan disampaikan. Omnibus law memang belum operate di Indonesia, tapi sudah diterapkan di berbagai negara lain," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta. "Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, dan siap berkompetisi."

Lebih jauh, ia pun meminta semau pihak untuk bersama mendukung visi yang sama, yakni terwujudnya hukum yang fleksibel dan responsif di Indonesia. "Saya harapkan dukungan dari berbagai pihak bersama pemerintah berada dalam satu visi yang sama, visi menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, responsif demi terwujudnya keadilan sosial," tutupnya.