Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung ke ISIS.
- Ruth Meliana
- Selasa, 11 Februari 2020 - 16:00 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji rencana pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan organisasi terorisme Internasional, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Rencana tersebut sontak mendapatkan berbagai sorotan dari masyarakat Indonesia.
Bukan tanpa sebab, berbagai penolakan seolah berkumandang keras lantaran banyak masyarakat yang dibuat resah terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Mereka khawatir jika kepulangan WNI yang pernah bergabung dalam jaringan teroris tersebut dapat menimbulkan keonaran, bahkan menyebarkan paham radikalisme di Indonesia.
Kini penolakan kembali datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Said Aqil Siradj mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memulangkan 600 WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air.
Pernyataan tersebut diungkapkan Said setelah pihaknya mengadakan rapat tertutup dengan pejabat Kementerian Luar Negeri selama satu jam. Pertemuan ini berlangsung setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ingin meminta pendapat PBNU terkait rencana memulangkan ratusan WNI tersebut.
"Kami beri masukan tegas, PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS," kata Said saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta pada Selasa (11/2). "Bu Menlu (Retno Marsudi) minta masukan PBNU."
Said lantas menjelaskan alasan PBNU secara tegas menolak kepulangan WNI kombatan ISIS tersebut. Menurutnya, WNI eks ISIS tersebut telah melanggar hukum dengan memilih jalan yang bertentangan dengan Pancasila.
Selain itu, aksi WNI eks ISIS tersebut juga dinilai telah bertentangan dengan ajaran agama dan juga Al-quran. Pasalnya, ratusan WNI tersebut memilih untuk membakar paspor kewarganegaraan mereka dan bergabung dengan ISIS, serta membuat kegaduhan yang mengancam nyawa manusia lainnya.
Fakta tersebut dinilai cukup oleh PBNU sebagai alasan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS tersebut. "Oleh karena itu kenapa kita berbicara pemulangan 600 orang kalau itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan 260 juta warga Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menegaskan jika saat ini Pemerintah Indonesia masih belum memutuskan nasib 600 WNI eks ISIS tersebut. Pasalnya, saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk membereskan data-data terkait identitas ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Retno mengatakan jika data-data yang dimiliki pemerintah saat ini terkait ratusan WNI eks ISIS tersebut masih belum memiliki kejelasan. "Karena data yang kami terima banyak sekali yang simpang siur, jadi kami ingin memverifikasi," terang Retno singkat.
(wk/lian)
