Buntut WNI Eks ISIS Minta Pulang, Ma'ruf Amin Beri Wejangan Soal Radikalisme
Nasional
Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISIS

Wapres Ma'ruf Amin membeberkan sejumlah kiat jitu demi menangkal penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Salah satunya untuk memastikan khatib penyampai dakwah tak menyalahi standar yang ada.

WowKeren - Baru-baru ini masalah pemulangan WNI eks simpatisan organisasi terorisme internasional, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) terus menyita perhatian. Ratusan WNI tersebut berharap pemerintah berkenan memulangkan mereka, yang belakangan mendapat reaksi negatif.

Keberadaan WNI eks ISIS ini pun tak lepas dari radikalisme dan terorisme yang masih banyak ditemui di Indonesia. Oleh karena itulah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun angkat bicara soal radikalisme tersebut.


Ma'ruf dengan tegas meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membuat program antiradikalisme. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan menjadikan para khatib sebagai penyampai pesan untuk menangkal radikalisme di masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ma'ruf ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). "BNPT, saya minta untuk kerja sama dan menggunakan khatib-khatib ini untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai para khatib memiliki pengaruh kepada masyarakat, terutama ketika sedang berdakwah. Oleh karenanya, khatib perlu dibentuk, ditatar, diarahkan, dan dibekali agar yang disampaikan tak melenceng dari yang seharusnya.

"Supaya apa yang disampaikan benar-benar memberikan kemanfaatan. Saya minta para khatib paham, karena khatib juru dakwah pertama dan terdepan," jelasnya, seperti dilansir dari Kompas.

Pernyataan Ma'ruf ini membuka kembali rencana pemberian sertifikasi kepada ulama. Sebab Ma'ruf meminta agar para khatib itu memiliki kompetensi dalam berceramah serta memahami betul-betul materi agama yang disampaikan.

Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu, MUI juga sempat menyarankan agar dai-dai mengantongi sertifikat. Sertifikasi perlu dilakukan demi menangkal penyebaran paham radikal, terutama di kalangan instansi pemerintahan.

"Apakah dai itu friendly dengan ideologi negara, NKRI dan kebhinekaan," tutur Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi. "Apakah memiliki kedalaman soal agama atau dia bisa mengontekskan paham agama dengan konteks kenegaraan. Ada standar tesnya lewat berbagai metode yang disiapkan panitia."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts