Menko Luhut Kesal 2 Juta Data COVID-19 Belum Masuk Rekap, Jubir Sigap Klarifikasi
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Sebelumnya Menko Marives, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap ada sekitar 2 juta data COVID-19 yang belum terlaporkan dengan baik dan bisa memengaruhi positivity rate-nya.

WowKeren - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim ada sekitar 2 juta data terkait COVID-19 yang belum masuk perekapan nasional. Tak terekapnya data ini pun disebut Luhut memengaruhi besaran positivity rate COVID-19 di Tanah Air.

"Saya laporkan juga, ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," kata Luhut dalam rapat virtual bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, ahli kesehatan, serta epidemiolog, Kamis (4/2). "2 juta data, kurang lebih ini, kami harap bisa selesaikan dalam 2 minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira beurbah dari angka yang ada sekarang."

Pernyataan Luhut ini sontak membuat geger lantaran dikhawatirkan menjadi indikasi penanganan wabah COVID-19 Indonesia sebenarnya lebih buruk daripada yang terjadi saat ini. Sebab diketahui telah ada lebih dari 1 juta pasien positif COVID-19 di Indonesia, dengan belasan persen di antaranya sedang dalam perawatan alias kasus aktif.

Namun jangan khawatir! Pasalnya Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, meluruskan pernyataan Luhut sejatinya tidak bermakna negatif untuk aspek penanganan COVID-19 di Indonesia.


Dijelaskan Jodi, 2 juta data yang diungkit Luhut adalah soal hasil tes negatif yang belum dilaporkan ke pusat oleh laboratorium. Bila terlaporkan dengan baik, seharusnya positivity rate, yang menggambarkan rasio jumlah tes dengan pasien positif terlaporkan, akan menurun.

"Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk," jelas Jodi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2). Hal ini sendiri terjadi karena banyak laboratorium yang cenderung melaporkan terlebih dahulu kasus-kasus positif sehingga data negatif cenderung tertunda.

"Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas," kata Jodi, dikutip dari Kompas. "Laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti."

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun," imbuhnya. "Karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya."

Perihal integrasi data memang kerap menjadi "kambing hitam" lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Karena itulah, Luhut terus berusaha mengawasi masalah tersebut, termasuk meminta agar diwujudkan integrasi dengan berbagai sumber data kesehatan seperti rekam medis elektronik, BPJS, vaksin, dan lain-lain.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts