Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan meminta ASN dari kementeriannya dan 7 K/L di bawahnya untuk bekerja dari Bali. Kemenko Marives pun mengungkap alasan di balik kebijakan ini.
- Elvariza Opita
- Jumat, 21 Mei 2021 - 10:48 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan meminta aparatur sipil negara (ASN) di bawah arahannya untuk bekerja dari Bali. Setidaknya yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah ASN di Kemenko Marives dan 7 kementerian/lembaga di bawah koordinasinya.
Dan alasan di balik kebijakan Work from Bali (WFB) ini pun belakangan dijelaskan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marives, Odo R.M. Manuhutu. Menurut Odo, program WFB ini diterapkan demi meningkatkan rasa percaya, khususnya wisatawan domestik, terhadap tempat-tempat wisata lokal sehingga diharapkan mampu memulihkan perekonomian sesegera mungkin.
"Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal," tutur Odo kepada Antara, Jumat (21/5). Yang dimaksud sebagai multiplier effect oleh Odo adalah dampak berganda, baik langsung, tidak langsung, maupun induksi.
Bali, menurut Odo, adalah salah satu daerah yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Sebab diketahui Pulau Dewata sangat bergantung pada pariwisata untuk penggerak perekonomiannya, sedangkan sektor itu sendiri hancur-lebur karena pandemi.
"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan. Ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," jelas Odo, lantas mengutip bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut anjlok hingga minus 9 persen.
Perihal kebijakan WFB ini, kata Odo, bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2000 silam, kebijakan WFB juga dilakukan pasca peristiwa Bom Bali.
Kebijakan ini pun diambil melalui banyak pertimbangan. Kebijakan WFB ini pun diambil tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat lain yang juga terdampak pandemi COVID-19, dibuktikan lewat alokasi anggaran bantuan sosial sampai Rp100 triliun oleh pemerintah pusat.
Menjelang WFB ini, pemerintah pun meminta Bali untuk menggenjot vaksinasi COVID-19 di sana demi keamanan bersama. Persyaratan perjalanan ketat juga diberlakukan, seperti tes swab PCR dan rapid antigen.
Di sisi lain, setidaknya ada 16 hotel yang berada di kawasan The Nusa Dua yang akan difungsikan terkait WFB ini. Sedangkan 7 kementerian yang akan berangkat demi menyukseskan program WFB antara lain Kementerian KP, Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK, dan Kementerian Investasi/BKPM.
(wk/elva)
