Kampanye anti-narkoba Presiden Filipina Rodrigo Duterte menuai sorotan. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan kampanye itu telah menewaskan puluhan ribu orang.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 16 September 2021 - 13:03 WIB
WowKeren - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan tidak akan bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam upaya penyelidikan terkait perang narkoba di negara itu. Hal itu disampaikan oleh pengacara Duterte pada Kamis (16/9).
Pengacara tersebut menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi di negara itu. Seperti diketahui, Hakim ICC pada Rabu (15/9) mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkotika Duterte.
Kampanye anti-narkoba Duterte menuai sorotan. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan kampanye itu telah menewaskan puluhan ribu orang. Menurut mereka itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
"Pemerintah tidak akan membiarkan anggota ICC mengumpulkan informasi dan bukti di sini di Filipina," kata pengacaranya. "Mereka akan dilarang masuk."
Pemimpin Filipina itu mendapat kecaman internasional ketika dia menarik Filipina dari pengadilan setelah ICC meluncurkan penyelidikan awal terhadap tindakan keras terkait narkotika. Menurut data resmi terbaru yang dirilis oleh Filipina, setidaknya ada 6.181 orang telah tewas dalam lebih dari 200.000 operasi anti-narkoba yang dilakukan sejak Juli 2016.
Duterte sendiri telah berulang kali menyerang pengadilan yang merupakan satu-satunya pengadilan kejahatan permanen di dunia itu dengan menyebutnya omong kosong. Ia bersumpah tidak akan bekerja sama untuk upaya penyelidikan.
Sementara itu, Duterte akan mengakhiri masa jabatan enam tahunnya pada Juni 2022 mendatang. Kendati demikian, bukan berarti pemimpin kontroversial itu akan benar-benar melepaskan diri dari pemerintahan.
Ia diketahui akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dengan keputusan dari Duterte itu, para politikus menyebut bahwa ia sedang mencari posisi tertinggi kedua di negara itu untuk tetap berkuasa dan menampik kemungkinan masalah politik usai masa kepemimpinannya.
Duterte mengaku bahwa ia merupakan Presiden yang enggan dan tidak ada keinginan untuk menjadi penguasa. Pada bulan Juli lalu, Duterte mengakui bahwa ia mendapatkan tawaran untuk kembali maju sebagai Wapres Filipina di tahun 2022. "Itu hanya untuk politik," tuturnya dalam sebuah acara publik.
(wk/zodi)
