Pimpinan MPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Semula diduga karena pemotongan anggaran, belakangan terungkap Pimpinan MPR yang mengkriitk etika kerja Sri Mulyani.
- Elvariza Opita
- Rabu, 01 Desember 2021 - 15:31 WIB
WowKeren - Pimpinan MPR RI menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan mendesak sang bendahara negara untuk mundur dari jabatannya. Selain karena isu pemotongan anggaran, Pimpinan MPR menyoroti Sri Mulyani yang dianggap tidak etis dalam bekerja.
Salah satunya disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta Sri Mulyani untuk lebih menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya beberapa kali Sri Mulyani tidak hadir memenuhi undangan rapat dari Pimpinan dan Badan Penganggaran MPR RI tanpa memberi alasan yang jelas.
Padahal, ditegaskan Bamsoet, kehadiran Sri Mulyani sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR yang terdiri atas 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Menurut Bamsoet, sudah beberapa kali Fadel, sebagai koordinator Banggar MPR, begitu sulit untuk berkoordinasi dengan Sri Mulyani.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (30/11).
"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang," lanjutnya. "Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara."
Beberapa kali pula Banggar MPR mengundang Sri Mulyani untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19, tetapi tetap saja sang menteri tidak hadir. Padahal MPR mengaku senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menanggapi pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Bamsoet, fenomena Sri Mulyani ini menunjukkan adanya dampak lain dari pandemi COVID-19. Yakni bukan hanya berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, tetapi juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakan yang ini, menurut Bamsoet, bisa jauh lebih dahsyat sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.
"Jadi selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," imbuh Bamsoet. "Untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa."
(wk/elva)
