Setelah Presiden Jokowi memilih nama untuk Ibu Kota baru, kini publik kembali dibuat penasaran dengan sosok yang nantinya akan memimpin IKN. Hingga kini, Jokowi belum mengumumkan sosok calon pemimpin tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 20 Januari 2022 - 07:55 WIB
WowKeren - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Dengan begini, pemerintah tampaknya semakin disibukkan dengan perpindahan Ibu Kota Baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Sebelumnya, pemerintah dan Panitia Kerja RUU IKN telah sepakat untuk mengubah bentuk pemerintahan di Ibu Kota yang baru menjadi Pemerintah Daerah Khusus. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga telah menentukan nama untuk Ibu Kota baru itu adalah "Nusantara".
Setelah pemerintah menentukan bentuk pemerintahan hingga nama Ibu Kota Baru, lantas publik bertanya-tanya siapa yang akan memimpin IKN mengingat, nantinya dipimpin oleh Kepala Otorita. Menjawab pertanyaan dari publik, Jokowi lantas memberi bocoran akan sosok yang nantinya ia pilih.
Jokowi menyebut bahwa kandidat tersebut memiliki pengalaman memimpin daerah dan kemampuan di bidang arsitektur. Meski demikian, Jokowi tampaknya masih merahasiakan identitas calon pemimpin Ibu Kota baru itu.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," tutur Jokowi dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1).
Kemudian saat disinggung rekan media mengenai sosok calon pemimpin IKN itu berasal dari suku Sunda, Jokowi hanya melemparkan senyuman. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyinggung soal asal-usul nama Nusantara yang dipilihnya untuk IKN. Menurutnya, nama tersebut dipilih, setelah menyerap aspirasi berbagai pihak.
Lebih lanjut, Jokowi juga membahas mengenai pembangunan IKN Nusantara yang disebut membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun sampai selesai sempurna. Ia lantas mengungkapkan bahwa tidak merasa khawatir proyek IKN akan dihentikan presiden berikutnya lantaran sudah diatur dalam undang-undang.
"Sudah disepakati oleh delapan fraksi di DPR," jelas Jokowi. "Artinya, suara mayoritas kekuatan politik di DPR menghendaki perpindahan ibu kota negara."
Sebagai informasi, mengingat IKN baru tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, melainkan otorita. Kepala Otorita IKN sendiri merupakan pejabat setingkat menteri yang dipilih oleh presiden untuk menjabat selama lima tahun.
(wk/tiar)
