Akun WeChat PM Australia Dibajak, Picu Imbauan Boikot di Parlemen
AFP/Rohan Thomson
Dunia

Aplikasi pesan populer asal Tiongkok WeChat tampaknya telah memblokir akses ke akun Perdana Menteri Australia. Hal itu menyebabkan seorang senator menyerukan boikot untuk layanan tersebut.

WowKeren - Kejadian tak terduga dialami Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, terkait akun WeChat-nya yang tampaknya telah dibajak. Pasalnya, tim Perdana Menteri mengeluh kesulitan mengakses akun WeChat milik Morrison selama beberapa bulan terakhir.

Hal itu disampaikan oleh Senator James Paterson, ketua Komite Gabungan Parlemen untuk Intelijen dan Keamanan. Senin (24/1), Paterson mengatakan bahwa tim Perdana Menteri mengalami kesulitan mengakses akun WeChat selama berbulan-bulan. Itu akhirnya diambil dari kendali pemerintah pada awal Januari meskipun ada perwakilan resmi dari kantor Morrison.

"Pandangan saya bahwa WeChat adalah perusahaan yang dikendalikan secara ketat oleh Partai Komunis Tiongkok, yang berarti ada campur tangan asing dalam demokrasi kita dan dalam tahun pemilihan, tidak kurang," ujar Paterson.

Sementara itu, kantor Perdana Menteri tidak segera memberikan komentar mengenai masalah tersebut. Upaya untuk menemukan akun WeChat Scott Morrison pada Senin pagi di Tiongkok juga tidak berhasil.



Dengan lebih dari 1 miliar pengguna global, WeChat adalah salah satu aplikasi perpesanan paling populer di dunia. Pemerintah Tiongkok secara teratur melakukan sensor konten sensitif, termasuk di WeChat, yang dimiliki oleh Tencent Holdings Ltd.

Banyak politisi Australia, termasuk pemimpin oposisi Partai Buruh Anthony Albanese, memiliki akun WeChat yang diposting dalam bahasa Mandarin dalam upaya menjangkau diaspora besar China. Dalam sensus 2016, sekitar 5,6% dari populasi mengatakan mereka memiliki keturunan Tionghoa - lebih dari satu dari 20 warga.

Paterson meminta semua politisi Australia untuk berhenti menggunakan WeChat sampai akun perdana menteri dipulihkan. "Tidak ada yang harus melegitimasi sensor mereka dan kontrol mereka atas debat publik kami,” tegas Paterson.

Sementara itu, mantan diplomat Dave Sharma, yang sekarang menjadi anggota parlemen dalam koalisi Morrison, mengatakan kepada Sky News bahwa keputusan untuk memblokir akses ke akun perdana menteri "lebih mungkin disetujui oleh negara."

"Ini menunjukkan sikap terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang muncul dari Beijing,” pungkasnya.

(wk/amel)


You can share this post!


Related Posts