Selain Komisi HAM, Taliban juga membubarkan dewan tinggi untuk rekonsiliasi nasional (HCNR), dewan keamanan nasional yang pernah berkuasa tinggi, dan komisi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 17 Mei 2022 - 12:34 WIB
WowKeren - Otoritas Taliban membubarkan lima departemen utama dari bekas pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Salah satunya adalah Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Afghanistan.
Pihak berwenang Afghanistan menganggap departemen-departemen tersebut tidak diperlukan dalam menghadapi krisis keuangan. Afghanistan sendiri disebut menghadapi defisit anggaran 44 miliar Afghanis atau setara Rp 7,4 triliun di tahun keuangan ini.
"Karena departemen-departemen ini tidak dianggap perlu dan tidak dimasukkan dalam anggaran, mereka telah dibubarkan," kata Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah Taliban.
Selain Komisi HAM, Taliban juga membubarkan dewan tinggi untuk rekonsiliasi nasional (HCNR), dewan keamanan nasional yang pernah berkuasa tinggi, dan komisi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan. HCNR terakhir dipimpin oleh mantan presiden Afghanistan Abdullah Abdullah, dan bekerja untuk merundingkan perdamaian antara pemerintah mantan presiden Ashraf Ghani yang didukung AS dan pemberontak Taliban saat itu.
Menurut Samangani, anggaran negara didasarkan pada "fakta objektif" dan hanya ditujukan untuk departemen yang aktif serta produktif. Meski demikian, ia menyatakan bahwa departemen yang dibubarkan dapat diaktifkan kembali di masa depan jika diperlukan.
Di sisi lain, penjabat Perdana Menteri Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund sempat mengklaim bahwa perempuan akan diizinkan untuk terus bekerja di bawah hukum syariah. Meski begitu, pegawai pemerintah perempuan di Kabul diminta untuk tinggal di rumah. Hanya perempuan yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki saja yang diizinkan untuk tetap bekerja.
Bukan hanya posisi di pemerintahan saja yang membuat perempuan dipaksa keluar. Menurut Reporters Without Borders, hanya 100 dari 700 jurnalis perempuan Kabul yang masih bekerja pada akhir 2021.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 36 persen guru di Afghanistan adalah perempuan. Itu merupakan jumlah tertinggi guru perempuan Afghanistan selama 20 tahun. Namun larangan pada bulan Maret lalu tentang pendidikan untuk anak perempuan telah memaksa banyak pendidik perempuan kehilangan pekerjaannya.
"Pembatasan saat ini pada pekerjaan perempuan telah diperkirakan mengakibatkan kerugian ekonomi langsung hingga 1 miliar dolar – atau hingga 5 persen dari PDB Afghanistan," papar direktur eksekutif Wanita PBB, Sima Bahous. "Hampir ada kemiskinan universal di negara ini."
(wk/Bert)
