Menko Marives Luhut bercerita bahwa ia secara mendadak diminta Presiden Jokowi untuk mengurusi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 24 Mei 2022 - 14:55 WIB
WowKeren - Setelah mendapat mandat untuk menjadi koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, kini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menerima amanat dari Presiden Joko Widodo. Jokowi secara mendadak meminta Luhut untuk ikut turun tangan dalam persoalan minyak goreng.
Menanggapi amanat dari Jokowi tersebut, Luhut berharap masalah minyak goreng bisa segera tuntas. Terkait dengan cerita dirinya diminta secara mendadak oleh Jokowi untuk ikut mengurusi minyak goreng itu disampaikan Luhut dalam acara Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI, sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5). Acaranya sendiri digelar pada 21 Mei 2022 lalu.
Sebagai informasi, Luhut hadir dalam acara tersebut secara virtual. Ia mengaku pada awalnya sudah siap hadir secara langsung, namun batal lantaran diminta Jokowi untuk mengurus minyak goreng.
"Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, saya sudah siap untuk hadir di sana, tapi tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng," tutur Luhut.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa ia ikut mengurus masalah kelangkaan minyak goreng usai diperintah oleh Jokowi. Ia lantas berharap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini bisa segera tuntas.
Luhut mengatakan sudah sejak tiga hari lalu, ia mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan. Penunjukkan Luhut dalam mengurusi minyak goreng ini lantas mendapat tanggapan dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Adapun keterlibatan Luhut dalam urusan minyak goreng itu terkait dengan distribusi berbasis aplikasi. Direktur Jenderal Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan bahwa pada awalnya, pihaknya berencana untuk memperkuat distribusi minyak goreng dengan KTP.
Akan tetapi, Oke menuturkan bahwa Luhut yang memberikan saran agar distribusi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja. Oke lantas menyebut bahwa Luhut layaknya sutradara ketika terlibat dalam distribusi minyak goreng.
Oke pun mengatakan bahwa Luhut merupakan orang yang berpengalaman terlibat dalam pengurusan aplikasi, salah satunya PeduliLindungi, yang digunakan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sementara terkait saran dari Luhut untuk distribusi minyak goreng pun diterima oleh Kemendag.
(wk/tiar)
