PM Inggris Boris Johnson sebelumnya ketahuan menggelar pesta di tengah negara tersebut menerapkan lockdown. Sejauh ini, Johnson juga telah menghadapi kasus kontrovesional tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 06 Juni 2022 - 18:19 WIB
WowKeren - Politisi dari Partai Konservatif yang juga memerintah Inggris disebut akan mengadakan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) Boris Johnson pada Senin (6/6). Atas hal ini, Johnson disebut bisa saja dihapus atau diberhentikan sebagai pemimpin Inggris serta Kepala Partai Konservatif.
Pejabat partai Graham Brady bahkan mengatakan bahwa ia telah menerima cukup banyak surat dari Anggota Parlemen yang menuntut pemungutan suara atas kepemimpinan Johnson untuk memicunya. Hal itu bisa saja terjadi jika 54 politisi Tory, 15 persen dari kelompok partai di House of Commons juga menulis surat kepada Brady.
"Ambang batas 15 persen sudah dilewati," ungkap Brady dalam keterangannya, dilansir pada Senin (6/6). Brady pun mengatakan bahwa pemungutan suara akan dilakukan secara langsung di House of Commons pada hari Senin antara pukul 18:00 dan 20:00 (17:00-19:00 GMT).
Apabila Johnson nantinya kehilangan suara di antara 359 politisi Konservatif, maka ia akan digantikan sebagai pemimpin dan perdana menteri Konservatif. Namun apabila sebaliknya, maka ia tidak bisa menghadapi tantangan lain selama setahun.
Sebagai informasi pemungutan suara itu sendiri adalah kesempatan "untuk menarik garis dan melanjutkan", kata juru bicara Downing Street, tak lama setelah pemungutan suara diumumkan. Menurutnya, Johnson menyambut hal tersebut dengan baik.
"PM menyambut baik kesempatan untuk mengajukan kasusnya kepada anggota parlemen dan akan mengingatkan mereka bahwa ketika mereka bersatu dan fokus pada isu-isu yang penting bagi pemilih, tidak ada lagi kekuatan politik yang tangguh," jelas juru bicara tersebut.
Sementara itu, mayoritas politisi Konservatif atau 180 harus memilih melawan Johnson agar ia bisa dihentikan dari jabatannya sebagai PM Inggris. Tingkat tersebut dinilai sulit dicapai oleh beberapa Konservatif.
Sebagaimana diketahui Johnson sejauh ini juga telah berjuang untuk membalik halaman pada skandal etika selama berbulan-bulan, terutama tentang pesta pelanggaran aturan di gedung-gedung pemerintah selama penguncian COVID-19.
Bahkan, pada akhir bulan Mei lalu, laporan pegawai negeri senior Sue Gray tentang apa yang dikenal sebagai "Partygate" mengecam budaya melannggar aturan di dalam kantor No 10 Downing St perdana menteri. Ia pun pesta berbahan bakar alkohol yang diadakan oleh anggota staf Downing Street pada tahun 2020 dan 2021, ketika pembatasan pandemi mencegah penduduk Inggris bersosialisasi atau bahkan mengunjungi kerabat yang sekarat.
(wk/tiar)
