Para menteri luar negeri mengutuk kurangnya kemajuan dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati April lalu dengan panglima militer dan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 06 Agustus 2022 - 17:39 WIB
WowKeren - Segenap menteri luar negeri dari anggota 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah sepakat untuk melarang para jenderal yang berkuasa di Myanmar bergabung dalam acara pertemuan mereka. Mereka baru diizinkan mengikuti pertemuan jika sudah benar-benar membuat kemajuan dalam rencana 15 bulan untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh kudeta militer.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam pada konferensi pers di akhir serangkaian pertemuan regional ASEAN di Phnom Penh, mengatakan jika para jenderal "harus bertindak dengan cara yang menunjukkan kemajuan yang dicapai, kemudian kita akan dapat bertindak berdasarkan keputusan untuk menunjukkan kemajuan."
Para menteri luar negeri pada Jumat (5/8) mengutuk kurangnya kemajuan dalam Konsensus Lima Poin. Konsensus ini telah disepakati sebelumnya pada April lalu, dengan panglima militer dan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Mereka juga menuntut Dewan Administrasi Negara (SAC) yang memproklamirkan diri mengambil tindakan untuk mematuhi rencana tersebut sebelum pertemuan puncak regional dilakukan pada bulan November.
Para menteri mengatakan mereka sangat kecewa dengan kemajuan yang sifatnya terbatas. "Dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw untuk implementasi Konsensus Lima Poin yang tepat waktu dan lengkap," kata mereka.
Pernyataan tersebut juga mencatat pertemuan para pemimpin akhir tahun ini masih dapat mengambil tindakan atas ketidakpatuhan Myanmar, merujuk pada Pasal 20 Piagam ASEAN. Sebagaimana diketahui, Myanmar jatuh ke dalam krisis ketika militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lainnya pada Februari 2021 lalu.
Kudeta tersebut memicu gerakan pembangkangan sipil massal, protes nasional dan pembentukan kelompok bersenjata anti-kudeta yang kemudian ditanggapi militer dengan kekuatan brutal. Total ada sekitar 2.158 orang telah dibunuh oleh angkatan bersenjata sejak kudeta.
Militer Myanmar menolak komunike ASEAN dan akan terus mengikuti rencana lima poin mereka sendiri. Menteri luar negeri yang diangkat oleh militer, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh. Dia juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari.
(wk/zodi)
