Sementara itu, pihak BPN Prabowo menduga peretasan dilakukan oleh orang yang sudah muak dengan pemerintahan saat ini.
- Silmi Amalia Fidareni
- Rabu, 06 Maret 2019 - 13:46 WIB
WowKeren - Sebuah running text atau layar berjalan yang ada di salah satu Puskesmas di Semarang dikabarkan diretas oleh orang yang tak dikenal. Dalam tulisan yang terlihat di running text tersebut, sang peretas mengajak untuk memilih capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Tak hanya itu, ia juga mengajak untuk men-subscribe salah satu akun YouTube hingga meminta unsubscribe akun Atta Halilintar.
Dalam beberapa unggahan video di Twitter misalnya, terlihat teks berjalan tersebut memuat kalimat ajakan untuk memilih Prabowo. "hacked by: Sir.Kz0L|-L4EFY-| Ha Ha in Your System :v Pilih No. 2 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO," demikian penggalan teks berjalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Srondol, Semarang, menyatakan tak tahu menahu mengenai siapa dalam di balik peretasan tersebut. "Saya tahunya pukul 08.30 WIB. Diberitahu karyawan saya ada tulisan itu," terang Kepala Puskesmas, Muhammad Hidayanto, pada Senin (4/3) kemarin.
....
...VIRALKAN...
Perhatikan RUNNING TEXT yang ada di Puskesmas SRONDOL (Semarang)
Kubu 02 Menggunakan Fasilitas Umum Untuk Kampanye.Bukankah ini Merupakan Pelanggaran Kampanye.#02TakutKalahLagi
Cc @Raden_Atmadja @bawaslu_RI @Venustweeter pic.twitter.com/mse75t1SpE
— The Sinambela (@Jas_Sinamb) 5 Maret 2019
Setelah mengetahui peretasan tersebut, Widoyono langsung menelusuri rekaman CCTV. "Apakah ada orang-orang yang menyaru di pasien, kok ya yang di-hack running text Puskesmas," sambung Widoyono.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang mengaku lalai atas peristiwa tersebut. Namun, sementara kasus ini tidak akan dibawa ke ranah hukum. Pihak Pemkot Semarang juga bertanya-tanya kenapa puskesmas yang menjadi sasarannya.
"Ini murni ada upaya dari pihak lain untuk mengganggu running text-nya Puskesmas," ujar Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. "Ini bukan kerjaan pemerintah nih, tapi ada orang iseng dari pasangan lain yang coba mengganggu kinerja pemerintah."
(wk/silm)
