Bambang menjelaskan, pengusulan kembali Megawati memimpin partai didasari beberapa alasan. Di antaranya di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP menjadi partai yang sangat solid.
- Nur Islamiyah
- Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:42 WIB
WowKeren - Seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah memutuskan memilih kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres V di Bali, 8 agustus 2019 mendatang. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto mengatakan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai yang digelar di Jakarta 19 Juni 2019 lalu.
"Semua DPD sudah bulat mengusulkan kembali Bu Mega," tutur Bambang, Sabtu (22/6), seperti yang dilansir dari SINDOnews. Bambang yakin usulan tersebut juga akan diikuti oleh DPC PDIP yang ada di Jateng.
Bambang menjelaskan, pengusulan kembali Megawati memimpin partai didasari beberapa alasan. Di antaranya di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP menjadi partai yang sangat solid.
Jika usulan tersebut sudah bulat, maka Kongres V PDIP nanti diperkirakan hanya menjadi ajang pengesahan kembali Megawati menjadi Ketua Umum. Artinya, isu regenerasi yang sempat disebut akan terjadi dalam kepemimpinan PDIP tidak akan terjadi.
Selain itu, Bambang mengatakan, pelaksanaan Kongres V merupakan hal prerogatif dari Megawati. Termasuk penentuan kepengurusan DPP PDIP nantinya.
Sebelumnya, terdapat isu yang bahwa Megawati Soekarnoputri akan mundur dari kursi ketua umum. Hal ini menyusul rencana Kongres V yang dipercepat.
Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan mengatakan bahwa PDIP masih membutuhkan sosok Megawati sebagai pemimpin partai. Menurutnya, selama ini Megawati sudah cukup baik memimpin partai bergambar moncong banteng tersebut.
"Nggak ada (isu mundur), kita membutuhkan (Megawati sebagai ketum) dan dari atas sampai bawah," ujar Trimedya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/6). "Dan kita juga melihat Ibu masih benar memimpin PDIP, dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang."
Lebih jauh, Trimedya mengungkapkan bahwa agenda kongres yang dipercepat berada di tangan Megawati sebagai ketua umum. "Memang itu (percepatan kongres) dimungkinkan di AD ART, apalagi hak prerogatif kan ada di dalam tangan Ibu ketua umum. Jadi kalau seandainya melihat kepentingan politik, Bu Mega menyatakan bahwa kongres itu dipercepat ya sah, karena kewenangan itu diberikan kepada Ibu ketua umum," jelas anggota DPR RI tersebut.
(wk/nris)
