Aspirasi dari daerah meminta Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketua Umum PDIP. Ketum baru PDIP akan dipilih pada Kongres ke-V pada 8-11 Agustus 2019 mendatang.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 01 Agustus 2019 - 18:10 WIB
WowKeren - Megawati Soekarnoputri hampir dipastikan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi untuk periode 2019-2024. Pasalnya, aspirasi dari daerah meminta Megawati kembali jadi Ketum.
Aspirasi ini muncul setelah DPD PDIP di 33 Provinsi menggelar konferensi daerah (Konferda) dalam rangka menyambut Kongres Nasional PDIP ke-V pada 8-11 Agustus 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Berdasarkan hasil rapat kerja nasional ke IV," tutur Hasto di kantor DPP PDIP pada Kamis (1/8). "Dan juga aspirasi dari bawah memohon ibu Mega untuk berkenan menjadi ketua umum kembali."
Nantinya, pemilihan Ketum PDIP akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan melalui voting.
Meski demikian, Hasto menjelaskan bahwa masih ada DPD yang belum melaksanakan Konferda, yaitu DPD Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Hasto, DPD Aceh baru akan menggelar Konferda pada 3 Agustus 2019 mendatang.
Ia menjelaskan DPD Aceh terlambat menggelar forum tertinggi di tingkat kepemimpinan daerah tersebut lantaran ingin merangkul sebanyak mungkin tokoh yang dekat dengan masyarakat. Hal ini demi menjalankan roda organisasi partai di sana.
"PDIP menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila," jelas Hasto. "Melalui serangkaian psikotest, penilaian berjenjang, dan meniadakan voting dalam mengambil keputusan."
Selain memilih Ketum, Kongres V PDIP juga akan menentukan struktur partai untuk 5 tahun ke depan. "Struktur ini akan dibahas secara khusus dengan ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.
Sedianya, Kongres V PDIP dijadwalkan pada awal 2020. Namun Megawati dengan hak prerogatifnya mempercepat pelaksanaan Kongres tersebut.
"Percepatan tersebut tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, namun juga untuk konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan seluruh sumber daya partai," pungkas Hasto. "Agar bisa memenuhi tanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa dan negara."
(wk/Bert)
