WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani tak memungkiri bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah meski pemerintah sudah meningkatkan alokasi dana pendidikan. Sejak 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan agar sebesar 20 persen APBN dialokasikan sebagai dana pendidikan.

"Pendidikan mendapatkan alokasi tertinggi dalam APBN yang diamanatkan oleh konstitusi sebesar 20 persen," tutur Sri Mulyani di Jakarta pada Kamis (1/8). "Namun kami mengakui masih lemahnya kualitas dari pendidikan tersebut."

Menurut Sri Mulyani, pendidikan merupakan isu krusial yang harus terus diperhatikan. Pasalnya, pendidikan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas produktivitas untuk menarik investor.

Namun, Sri Mulyani menilai dana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda) justru memiliki transparansi dan akuntabilitas rendah. Sehingga, performa sekolah bisa tidak sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

"Dana pendidikan yang sudah terdesentralisasikan melalui pemerintah daerah sangat rendah akuntabilitasnya. Pengeluaran untuk guru, gaji, serta sertifikasi juga operasional sekolah sama sekali tidak sesuai dengan performanya," jelas Sri Mulyani. "Pengeluaran untuk pendidikan meningkat sangat drastis dalam 10 tahun terakhir, namun sama sekali tidak terlihat (peningkatan) kualitasnya."

Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 153 triliun pada 2009. Kemudian naik menjadi Rp 353,4 triliun pada 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Sri Mulyani pun mengaku dirinya sudah menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengkaji soal dana pendidikan ini. Sehingga nantinya mereka bisa mendapat hasil yang efektif dengan dana yang telah dikeluarkan.

"Ini tidak hanya soal jumlah uangnya, tetapi bagaimana Anda menggunakan uang tersebut dan kebijakan yang menaunginya sehingga ada hasil yang efektif," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. "Perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk mereview mengenai dana pendidikan ini."

Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Muhadjir sendiri. "Hari-hari ini saya terus berkoordinasi dan rapat dengan Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan yang 20 persen itu benar-benar tepat sasaran. Mudah-mudahan akan segera ada perbaikan," ujar Muhadjir di sela-sela kunjungannya ke SMP Negeri 10 Solo, Jawa Tengah, Kamis (1/8).