Wacana bantuan untuk BPJS Kesehatan tersebut rupanya bermula dari pertemuan Menko Luhut dengan salah satu pemimpin perusahaan asuransi Ping An di Tiongkok pada bulan lalu.
- Bertilia Puteri
- Senin, 26 Agustus 2019 - 11:04 WIB
WowKeren - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut bahwa BPJS Kesehatan mendapat tawaran bantuan dari perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An. Luhut pun kini menjelaskan lebih lanjut mengenai tawaran bantuan tersebut.
Menurut Luhut, hingga kini belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara Ping An dengan BPJS Kesehatan. Wacana bantuan tersebut juga bermula dari pertemuan Luhut dengan salah satu pemimpin Ping An di Tiongkok pada bulan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa perusahaan asuransi ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan sukses mendorong efisiensi bisnis mereka. Luhut juga menjelaskan bahwa perusahaan publik ini menjadi pelopor sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Tiongkok.
"Menurut mereka, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (25/8). "Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun."
Luhut lantas menyarankan agar pihak Ping An menemui lembaga BPJS dan berbicara mengenai apa saja yang bisa dilakukan demi meningkatkan efisiensi atau memperkecil defisit. Meski sadar bahwa BPJS bukan bagian dari lingkup kerjanya, Luhut berharap agar Ping An bersedia berbagi pengalaman karena sukses mengelola asuransi kesehatan.
"Lalu pihak Ping An memberi saran kepada BPJS, yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS," jelas Luhut. "Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya."
Sebelumnya, mantan Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, sempat menyindir Luhut dan menyebut bahwa data kesehatan masyarakat Indonesia berpotensi bocor ke tangan Tiongkok. Terkait hal ini, Luhut menilai bahwa BPJS Kesehatan sanggup melindungi data pesertanya hingga tidak bocor ke pihak lain.
"Saya rasa BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta, sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain. Jadi yang terjadi saat ini baru pembicaraan dan saran dari mereka, tidak ada satupun keputusan yang dibuat," terang Luhut. "Dan kalaupun BPJS tertarik untuk melaksanakan saran mereka atau bekerja sama dengan mereka, keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan Maharani pun sudah mendapat laporannya."
(wk/Bert)
