Gubernur Maluku, Murad Ismail, terang-terangan menantang Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berperang lantaran kebijakan sang menteri dinilai merugikan warganya.
- Elvariza Opita
- Selasa, 10 September 2019 - 11:24 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu Gubernur Maluku, Murad Ismail, dengan terang-terangan menabuhkan genderang perang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pasalnya Murad menilai kebijakan yang diterapkan Susi selama ini justru tak memberikan keuntungan bagi masyarakat Maluku.
Menanggapi ajakan "perang" tersebut, akhirnya Susi pun berkenan buka suara. Dilansir dari Kompas, jawaban Susi menyiratkan bahwa ia tak ambil pusing dengan ajakan "perang" itu.
"Masa gubernur mau perang sama menteri?" kata Susi di Jakarta, Senin (9/9). "Ya kan sama-sama pemerintah."
Menurutnya Murad nekat menantangnya berperang lantaran sang gubernur menerima informasi yang tidak benar. Informasi itu meliputi moratorium kapal eks-asing, penjegalan anggaran, hingga banyaknya ikan Maluku yang berakhir dibawa ke Pulau Jawa.
"Sebetulnya itu karena Gubernur mendapatkan info masukan yang tidak betul, jadi mislead," tutur wanita kelahiran Pangandaran itu. "Saya yakin Pak Gubernur mendapat info yang salah."
Ia lantas menjelaskan soal moratorium kapal eks-asing. Menurutnya, istilah moratorium sudah tak lagi digunakan dewasa ini. Selain itu, peraturan soal kapal eks-asing ini juga sudah tak lagi diatur oleh Peraturan Menteri (Permen), tetapi lewat Peraturan Presiden (Perpres).
Susi pun mengaku siap mengakomodasi permintaan Maluku terkait penambahan anggaran. Sebagai daerah dengan sumbangsih besar di sektor perikanan, Susi menilai Maluku berhak mendapat penambahan anggaran.
"Berikan saja penambahan anggaran (untuk daerah) yang telah memberikan sumbangsih yang tinggi," katanya. "Kita besarkan anggarannya, karena Maluku ini wilayahnya luas dan potensi ikannya banyak."
Kendati demikian, Susi meminta agar pemerintah daerah setempat bisa memperbaiki fasilitas pengolahan dan pelelangan ikan pasca dipanen. Sebab, menurutnya, kurang baiknya fasilitas untuk hal tersebut lah yang membuat ikan Maluku terpaksa dibawa ke Jawa.
"Itu harusnya Pemda yang mengurus, bukan kami. Karena mengoptimalkan fasilitas sudah diserahkan ke Pemda," terangnya. "Dari dulu Ibu selalu mendorong tiap daerah untuk bisa melakukan pelelangan ikan di pelabuhan masing-masing. Karena apa? Kalau pelabuhannya jalan, ekonomi daerah juga akan hidup."
Di sisi lain, perseteruan antara kedua pihak ini dikabarkan telah surut. Gubernur Murad mengaku telah menyampaikan seluruh poin keluhannya kepada Kementerian KP dan dijanjikan solusi dalam waktu dekat. Ia hanya berharap agar solusi yang tercapai nanti bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi.
(wk/elva)
