KemenLHK mengaku telah menyegel lima perusahaan asing lantaran diduga sengaja membakar hutan. Empat perusahaan di antaranya merupakan milik Malaysia yang tersebar di Kalimantan dan Riau.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 14 September 2019 - 14:34 WIB
WowKeren - Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia memang tak hanya dibicarakan secara nasional. Pasalnya negara-negara tetangga pun dikabarkan ikut menanggung akibat dari karhutla tersebut.
Kabut asap yang "menyeberang" ke negara tetangga ini membuat Malaysia berniat mengirimkan nota diplomatik. Namun upaya ini langsung dimentahkan Indonesia. Bahkan, yang terbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) memberi "serangan balik" dengan menyegel sejumlah anak perusahaan Malaysia yang diduga sengaja membakar hutan.
Lebih detail, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut ada empat perusahaan Malaysia dan sebuah perusahaan Singapura yang disegel akibat sengaja membakar hutan. Kelima perusahaan itu berada di Kalimantan Barat dan Riau.
"PT Hutan Ketapang Industri (milik) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (milik) Malaysia di Sanggau," ujar Siti, Jumat (13/9). "PT Sukses Karya Sawit (milik) Malaysia di ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi (milik Malaysia) di Melawi, ini yang disegel."
Malaysia pun buka suara menanggapi penyegelan ini. Menurut mereka tindakan Indonesia sudah sangat serius. Pasalnya keempat perusahaan tersebut merupakan entitas yang paling dihormati di industri kelapa sawit.
Menteri Industri Primer Malaysia, Teresa Kok, menyatakan keempat perusahaan tersebut telah mematuhi dan mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan yang baik. Dengan tuduhan yang dialamatkan Indonesia ini, dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan mereka.
"(Padahal) mereka telah meresepkan dan mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan bersertifikasi," jelas Teresa, seperti dikutip New Straits Times, Sabtu (14/9). "Melalui MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) atau kombinasi dari sistem sertifikasi yang diakui secara internasional."
"Mereka yang akrab dengan industri akan menjamin kenyataan bahwa tindakan pembakaran terbuka seperti tuduhan saat ini akan mengakibatkan penghentian status sertifikasi mereka, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh operasi mereka termasuk di Malaysia," imbuhnya. "Tindakan semacam itu akan sedikit kontraproduktif dengan status bisnis mereka."
Kendati demikian, Teresa enggan memberikan komentar lebih lanjut kecuali telah mendapatkan akses penuh terhadap hasil investigasi Indonesia. Ia pun mengaku menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang seakan tidak mempertimbangkan baik-buruknya posisi kedua negara sebagai penghasil minyak sawit terbesar.
"Tindakan semacam itu juga sangat dibenarkan karena saya tetap khawatir bahwa tuduhan saat ini akan bermain langsung ke tangan para juru kampanye minyak kelapa sawit," pungkasnya. "Baik Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit utama dapat berakhir sebagai pihak yang paling dirugikan."
(wk/elva)
