WowKeren - Penjaga Pantai (Coast Guard) Tiongkok masuk ke perairan Natuna, yang mana wilayah tersebut masih termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kini berujung panjang. Usai pemerintah RI melayangkan protes, Tiongkok justru mengklaim bahwa pihaknya memiliki hak atas Laut Natuna.

Untuk memperketat penjagaan ZEE Indonesia di perairan Natuna, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun mengungkap bahwa pemerintah akan membeli kapal jenis pelayaran samudera (ocean going) berukuran 138 meter-140 meter. Menurut Luhut, pembelian kapal tersebut akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

"Itu urusan Menteri Pertahanan (Prabowo). (Kapal ocean going) belum pernah punya sejak republik ini merdeka," jelas Luhut dilansir CNN Indonesia, Jumat (3/1). "Jadi dengan Pak Prabowo ini ingin membeli dengan ukuran 138 meter-140 meter."

Luhut lantas memastikan bahwa pembelian kapal tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dengan pembelian kapal jenis ocean going, maka posisi coast guard Indonesia atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) pun akan lebih kuat.

Selain itu, kapal ini juga akan melengkapi penjaga di sektor perikanan. "Coast guard nanti akan kami lengkapi, pangkalan angkatan laut di Natuna dan coast guard perikanan kami sudah buat tapi belum selesai semua," ungkap Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengaku bahwa Indonesia selama ini memang kekurangan kapal untuk berpatroli di ZEE. Oleh sebab itu, tutur Luhut, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan untuk menambah kapal demi kebutuhan keamanan.

"Seperti nikel waktu itu. Itu bayangkan ada 120 kapal yang antre mau ambil nikel," jelas Luhut. "Nah, semua kapal Indonesia ada di sebelah timur, jadi memang agak bolong di sana."

Di sisi lain, Luhut setuju dengan Kementerian Luar Negeri yang menolak klaim Tiongkok terhadap kedaulatan perairan di dekat Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Kepulauan Riau. "Kami tidak pernah tahu ada klaim (Tiongkok) itu. Tidak pernah mengakui itu. Sederhana kok. Tidak perlu dibuat ribut," ujar Luhut.

Meski demikian, Luhut mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Tiongkok tentang persoalan Natuna ini berjalan baik. Ia juga percaya bahwa hal ini tak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Tiongkok, khususnya di bidang investasi.

"Ya masalah saya bilang untuk apa ribut yang tidak perlu dibuat ribut," pungkas Luhut. "Sebenarnya kita juga harus lihat harus benahi diri kita sendiri."