Laut Natuna, Kepulauan Riau masih menjadi pembahasan panas di Indonesia. Pasalnya Tiongkok masih bersikeras mengklaim perairan tersebut kendati telah mendapat nota protes dari Indonesia.
- Elvariza Opita
- Senin, 06 Januari 2020 - 07:57 WIB
WowKeren - Situasi di Laut Natuna, Kepulauan Riau kembali memanas. Perairan yang kerap menjadi rebutan sejumlah negara ini kembali menjadi sorotan usai Tiongkok secara sepihak mengklaim kedaulatan di sana.
Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu, mulai marak kapal penangkap ikan asing di Natuna, menyusul kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo untuk tak lagi menenggelamkan kapal. Di antara kapal-kapal asing yang ada, salah satunya dari Tiongkok yang bahkan ditemani kapal coast guard.
Indonesia langsung melayangkan nota protes, yang kemudian dimentahkan oleh Tiongkok. Bahkan Tiongkok seolah "menantang" lantaran diketahui masih belum angkat kaki dari perairan tersebut.
Dilansir dari Detik News, pada Minggu (5/1) kemarin, dilaporkan KIA Tiongkok masih berkeliaran di Laut Natuna. Tepatnya berada di koordinat sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna, dengan dikawal beberapa otoritas.
"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai," jelas Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri. "Dan satu kapal pengawas perikanan Cina."
Yudo menegaskan TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI. Hal ini dilakukan demi mengusir KIA sekaligus coast guard yang mengawal.
"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina," jelas Yudo. "Agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut."
"Dosa" KIA Tiongkok pun tak hanya melanggar ZEE Indonesia. Rupanya kapal-kapal itu juga masih menggunakan pukat harimau yang oleh pemerintah Indonesia telah dilarang. Aturan ini tercantum di Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2015.
Sebelumnya pemerintah Indonesia memang sudah dengan tegas menyatakan tak akan menyerah atas kedaulatan Laut Natuna. Hal ini turut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," ujar Jokowi melalui Fadjroel, Sabtu (4/1). Meski begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu.
(wk/elva)
