Berdasarkan penjelasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi menyebut bahwa tidak ada kapal Tiongkok yang masuk dalam teritorial kedaulatan RI.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 08 Januari 2020 - 14:27 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu (8/1) hari ini. Dalam kesempatan tersebut, isu tentang kapal coast guard Tiongkok yang memasuki perairan Natuna pun turut dibahas.
Berdasarkan penjelasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jokowi menyebut bahwa tidak ada kapal Tiongkok yang masuk dalam teritorial kedaulatan RI. Kapal-kapal Tiongkok disebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI saja.
"Saya tanyakan ke Panglima ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial, katanya enggak ada. Yang ada yang masuk ke ZEE," terang Jokowi di Natuna. "Itu lewat semua kapal bisa. Tapi hati-hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap. Tapi tidak masuk dalam teritorial Indonesia. Tolong dibedakan."
Oleh sebab itu, sang Presiden mengimbau agar masyarakat lebih jernih dalam melihat peristiwa ini. Jokowi sendiri menegaskan bahwa tak ada tawar menawar apabila kapal asing kedapatan nekat memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.
"Namannya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Tapi kita harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk ke wilayah teritorial kita apa enggak. Enggak ada yang masuk ke teritorial kita."
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar masyarakat memperhatikan betul perbedaan antara wilayah teritorial dengan ZEE. "Kalau ini campur aduk ini kita bingung. Kedaulatan tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar menawar," pungkas Jokowi.
Di sisi lain, konflik Natuna ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Partai Demokrat misalnya, membandingkan polemik perairan Natuna yang diklaim Tiongkok dengan kasus blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan perbatasan RI dan Malaysia yang sempat diperebutkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa kala itu SBY sebagai presiden menunjukkan sikap yang tegas. Sebab jika itu menyangkut kedaulatan RI maka tidak ada yang namanya kompromi.
"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas ya," kata Syarief di Senayan, Jakarta, Selasa (7/1). "Bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi, maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI."
(wk/Bert)
