Kebijakan wajib tes swab atau rapid test antigen bagi wisatawan yang hendak berlibur ke Bali disebut-sebut berpotensi memicu kerugian hingga miliaran rupiah.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 18 Desember 2020 - 15:35 WIB
WowKeren -
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) buka suara menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendatang untuk menunjukkan hasil tes PCR maupun rapid test antigen sebelum masuk ke Bali. Diketahui, kebijakan ini menuai pro-kontra.
Kebijakan ini berimbas pada banyaknya calon wisatawan yang memutuskan untuk melakukan pembatalan dan pengembalian uang atau refund. Namun, staf khusus sekaligus juru bicara Kemenparekraf Prabu Revolusi menyebut jika data estimasi kerugian sektor pariwisata di Bali yang dinyatakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) masih perkiraan.
Sebab estimasi tersebut hanya dengan kondisi wajib swab antigen berlaku untuk H-2. Sedangkan sekarang kebijakan telah berubah, hasil swab kini boleh digunakan hingga H-7.
"Kebijakan baru dimulai besok (19/12), datanya belum ada, itu estimasi oleh salah satu online travel agent. Estimasi itu juga dibuat ketika kebijakan swab H-2," kata dia dilansir CNN Indonesia, Jumat (18/12). "Sekarang kebijakan sudah berubah jadi H-7 jadi sudah ada perkembangan."
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Kemenparekraf bahkan telah menerjunkan tim untuk bertolak langsung ke Bali. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui ada banyak pelaku usaha yang telah mengeluarkan kebijakan akomodatif.
Kebijakan akomodatif yang dimaksud adalah dengan memberikan fleksibilitas bagi wisatawan yang telah membayar. Selain itu, Kemenparkraf juga merumuskan kebijakan yang tepat untuk membantu pelaku pariwisata di Pulau Dewata. Seperti program hibah yang telah digelontorkan sebesar Rp 3,3 triliun lalu.
Tak hanya membeberkan hibah, Kemenparekraf juga telah melakukan sertifikasi protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) kepada pelaku usaha wisata. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan dibuat untuk melindungi warga Bali.
Sebab, Bali sebagai destinasi populer mencatat adanya pemesanan hotel dan tiket pesawat dalam jumlah besar. "Sehingga, muncul kebijakan swab untuk memastikan wisatawan yang datang ke Bali tidak menjadi carrier di Bali," paparnya.
(wk/zodi)
