Dekrit Darurat memberikan kewenangan lebih untuk PM Prayuth Chan-o-cha dalam menanggapi krisis akibat pandemi COVID-19. Sedianya dekrit tak akan diperpanjang pada akhir September.
- Elvariza Opita
- Selasa, 07 September 2021 - 21:00 WIB
WowKeren - Otoritas Thailand mencatat terjadinya penurunan kasus COVID-19 harian selama beberapa waktu belakangan. Dan situasi ini yang menjadi latar belakang rencana pemerintah untuk mencabut Dekrit Darurat COVID-19 yang sudah berlaku sejak pandemi pertama kali melanda.
Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Jenderal Natthapol Nakpanich. Pencabutan dekrit tentu saja berarti berakhirnya sejumlah pembatasan ketat yang berlaku di Negeri Gajah Putih.
"Kami sangat paham bahwa masyarakat tidak senang dengan situasi ini. Kita sudah terlalu lama hidup di bawah 'kekangan' dekrit," ujar Natthapol, dikutip dari Bangkok Post, Selasa (7/9). "(Dekrit Darurat COVID-19) untuk mengontrol penyakit dan berbagai pengetatannya tentu harus berakhir cepat atau lambat."
"Tampaknya dekrit tidak akan diperpanjang apabila situasi nasional tetap stabil," imbuh Natthapol yang juga menjabat sebagai Direktur Operasi Pusat Administrasi dan Situasi COVID-19 Thailand (CCSA) tersebut. "Namun tetap berdasarkan kerjasama publik."
Pasalnya CCSA menilai pelonggaran yang tidak disikapi dengan hati-hati bisa membuat kasus COVID-19 harian mencapai 30 ribu. Dan dijelaskan Natthapol, nantinya Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha dan CCSA yang akan mengambil keputusan akhir terkait pencabutan dekrit tersebut.
Sebagai informasi, Dekrit Darurat ini dikeluarkan ketika negara dihadapkan pada krisis dan memberi kewenangan kepada PM untuk melakukan berbagai upaya mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, PM Prayuth memiliki kemampuan untuk secara langsung mengeluarkan kebijakan demi mencegah memburuknya situasi.
Dekrit juga memberi kewenangan PM Prayuth mencegah "buka tutup" pintu sebuah daerah yang kondisi COVID-19 nya memburuk, melarang perkumpulan, hingga kegiatan apapun yang berpotensi mengurangi keberhasilan pengendalian pandemi. Meski demikian, Nattaphol memastikan ada kebijakan baru yang akan dibentuk bila dekrit ini tak diperpanjang pada akhir September 2021.
Kementerian Kesehatan Thailand, menurut Nattaphol, tengah merevisi Undang-Undang Pengendalian Penyakit untuk menggantikan Dekrit Darurat. "UU yang baru bisa jadi lebih baik daripada dekrit darurat, karena dekrit selama ini fokus untuk pembatasan ketat yang ternyata tidak selalu merespons dengan baik semua kasus yang ada," ujar Nattaphol.
Di sisi lain, Thailand berencana untuk membuka kembali pariwisata negaranya dengan mengizinkan turis asing masuk tanpa karantina per Januari 2022. Berbagai pelonggaran baru juga siap dilaksanakan per 1 Oktober 2021.
(wk/elva)
