Korea Utara Ikut Bereaksi Terhadap Kesepakatan Kapal Selam AS-Australia
Dunia

Tak hanya itu, Korea Utara juga memberi peringatan tak akan segan untuk melancarkan tindakan pembalasan jika kesepakatan itu nantinya turut mengancam keamanan di negara tersebut.

WowKeren - Korea Utara ikut beraksi dengan kesepakatan terkait kapal selam yang melibatkan Amerika Serikat dan Australia baru-baru ini. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut mengkritik AS yang yang menyediakan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia.

Korea Utara menggambarkan kesepakatan itu sebagai "sangat tidak diinginkan dan berbahaya". Tak hanya itu, negara tetangga Korea Selatan ini juga memberi peringatan tak akan segan untuk melancarkan tindakan pembalasan jika kesepakatan itu nantinya turut mengancam keamanan di Korea Utara.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh kepala seksi Berita Asing dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor berita resmi Korea Central News Agency. Korea Utara menilai bahwa ada risiko langkah tersebut dapat memicu "reaksi berantai dari perlombaan senjata."


Seperti diketahui sebelumnya, AS, Australia dan Inggris mengumumkan kemitraan keamanan trilateral mereka untuk Indo-Pasifik pekan lalu. Dalam kesepakatan itu, ketiga negara akan berbagi teknologi untuk menyuplai Australia dengan delapan kapal selam bertenaga nuklir "bersenjata konvensional".

Kesepakatan ini menuai sorotan, terutama dari Prancis, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, Australia telah membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk kapal selam konvensional Prancis sebagai buntut dari kesepakatan yang disebut AUKUS tersebut.

Prancis, yang merupakan sekutu lama yang telah memiliki kontrak dengan Australia untuk memasok 12 kapal selam konvensional, akhirnya memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Canberra dan Washington, DC. Pejabat Korea Utara membuat referensi yang jelas untuk keluhan Prancis dengan sikap AS yang menurutnya memainkan standard ganda, di mana bahkan Prancis menuduhnya sebagai rekan yang menusuk dari belakang.

Pejabat itu memandang kesepakatan trilateral tersebut akan mengancam perdamaian dan keamanan regional. Pandangan ini menggemakan pandangan yang diungkapkan oleh Tiongkok dan negara lain. "Situasi saat ini menunjukkan sekali lagi bahwa upaya (kami) untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional berdasarkan perspektif jangka panjang tidak boleh berkurang sedikit pun," lapor KCNA.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts