Penjelasan Jubir Soal Nama Menko Luhut Terseret di Laporan Skandal Pajak 'Pandora Papers'
Instagram/luhut.pandjaitan
Nasional

Nama Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikaitkan dengan laporan skandal pajak 'Pandora Papers'. Jubir Luhut pun mengklarifikasinya.

WowKeren - Dunia digegerkan dengan rilis laporan skandal pajak terbesar bertajuk "Pandora Papers" dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Laporan ini menyeret sejumlah nama, mulai dari pemimpin negara, pejabat, sampai artis.

Tak terkecuali Indonesia yang pejabatnya turut masuk dalam laporan Pandora Papers ini. Yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Luhut, dalam laporan tersebut, diklaim sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Panama. Lantas apa kata pihak Luhut mengenai namanya yang terseret dalam skandal Pandora Papers ini?

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengonfirmasi bahwa Luhut memang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petrocapital S.A., pada 2007-2010. Perusahaan itu, menurut Jodi, memang benar didirikan berdasarkan hukum Republik Panama bersama Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil pada 2006.


"Bapak Luhut B Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A., pada 2007 hingga pada 2010," jelas Jodi lewat siaran pers tertulis, Senin (4/10). Menurutnya, perusahaan migas tersebut didirikan dengan modal awal USD5 juta atau sekitar Rp71,5 miliar.

Perusahaan awalnya hendak mengembangkan bisnis ke wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun akhirnya terdapat berbagai kendala, seperti geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga akhirnya Luhut memilih mengundurkan diri dan fokus pada bisnis di Indonesia.

"Selama Bapak Luhut B Pandjaitan menjabat di Petrocapital sampai dengan mengundurkan diri pada 2010, Petrocapital belum berhasil untuk mendapatkan proyek investasi yang layak," kata Jodi, dikutip pada Selasa (5/10). Jodi juga menegaskan bahwa tidak ada kerjasama antara perusahaan cangkang tersebut dengan perusahaan migas negara, apalagi bila sampai sempat berubah nama menjadi Pertamina Petrocapital S.A.

Sementara mengutip Tempo yang menjadi satu-satunya media Indonesia yang berkolaborasi dalam proyek Pandora Papers, Menko Airlangga ternyata juga membantah keterlibatannya dalam pendirian perusahaan bertajuk Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Kedua perusahaan ini,

Airlangga juga membantah jika berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. "Tidak ada transaksi itu," tegas Airlangga dalam wawancara khusus bersama Tempo, 31 Agustus 2021.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts