Beberapa ratus orang berkumpul di ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou untuk mendukung pengambilalihan militer tersebut. Ada banyak dukungan untuk kudeta ini.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 26 Januari 2022 - 14:24 WIB
WowKeren - Tentara militer Burkina Faso telah menggulingkan Presiden negara itu, Roch Kabore. Pada Senin (24/1), para petugas menahan dan menggulingkan Kabore di tengah kemarahan yang semakin dalam atas penanganannya terhadap kekerasan oleh kelompok-kelompok bersenjata.
Kabore merupakan presiden yang terpilih secara demokratis di negara itu. Kini, negara itu berada di tangan Gerakan Patriotik untuk Pelestarian dan Pemulihan (MPSR), nama kelompok yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Namun, alih-alih kecewa dengan penggulingan itu, rakyat justru bersuka cita menyambutnya. Lassane Ouedrago, seorang aktivis mengatakan kepada AFP bahwa sesungguhnya sudah ada seruan bagi presiden untuk mundur namun sayang seruan itu tak diindahkan.
"Kami beberapa kali menyerukan mundurnya Presiden Kabore, tetapi dia tidak mendengarkan kami. Tentara mendengar dan memahami kami,” ujar Lassane. Hal senada juga disampaikan oleh seorang warga yang merupakan guru. Ia mengatakan bahwa sejatinya tidak tepat jika upaya penggulingan itu disebut kudeta.
"Sejauh yang kami ketahui, itu bukan kudeta," kata Julienne Traore kepada AFP. "Ini adalah pembebasan sebuah negara, yang diperintah oleh orang-orang yang tidak kompeten."
Beberapa ratus orang berkumpul di ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou untuk mendukung pengambilalihan militer tersebut. Sejumlah demonstran juga membawa bendera Mali dan Rusia.
Sementara itu, wartawan Sam Mednick, mengatakan bahwa ada banyak dukungan untuk kudeta ini di tengah krisis keamanan negara. Mednick melaporkan bahwa prajurit muda berpikir bahwa mereka bisa lebih baik dalam mengamankan negara.
"Prajurit muda khususnya yang memiliki pengalaman di lapangan, mereka berpikir bahwa mereka dapat mengamankan negara dengan lebih baik daripada rezim sebelumnya," ujarnya. "Yang menurut banyak orang tidak memiliki strategi militer."
Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani Damiba pada Senin (24/1) malam, mengumumkan penangguhan konstitusi, pembubaran pemerintah dan parlemen, dan penutupan perbatasan negara mulai tengah malam. MPSR akan menegakkan kembali "tatanan konstitusional" dalam "waktu yang wajar".
Namun, terlepas dari gejolak yang terjadi, kehidupan di Ouagadougou tampaknya berlanjut seperti biasa keesokan harinya, Selasa. AFP melaporkan bahwa pasar utama kota, toko-toko dan pompa bensin buka, dan tidak ada kehadiran militer khusus di pusat itu.
(wk/zodi)
