Pendapat disampaikan oleh Direktur CORE, Mohammad Faisal yang menilai kebijakan Jokowi tidak efektif menekan pengangguran.
- Silmi Amalia Fidareni
- Selasa, 05 Maret 2019 - 13:20 WIB
WowKeren - Calon Presiden Indonesia nomor urut 01, Joko Widodo, sudah menyiapkan beberapa program baru dalam pemerintahannya jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Jokowi menyebut ada tiga program kartu yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Kartu Pra Kerja sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran.
"Sehingga begitu lulus training, mestinya kalau training bagus, gampang sekali masuk dunia kerja," jelas Jokowi. "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji."
Akan tetapi, program Jokowi untuk para pencari kerja ini mendapatkan tanggapan kontra dari Direktur Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal. Ia menilai solusi Jokowi yang akan menggaji para pengangguran tersebut dinilai tak urgent alias tak terlalu penting.
"Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini," terang Faisal seperti dilansir Detik pada Selasa (5/3). Faisal menjelaskan jika kebijakan tersebut tak efektif menekan angka pengangguran khususnya bagi lulusan SMK dan setingkatnya.
Sebagai gantinya, Faisal mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. "Hanya dengan memberikan bantuan uang (kartu) tidak akan efektif jika penyediaan lapangan kerjanya juga terbatas," terang Faisal.
Program kartu Jokowi ini disampaikan dalam pidatonya di acara Konvensi Rakyat bertajuk "Optimis Indonesia Maju". Tiga kartu tersebut adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar, dan juga Kartu Pra Kerja.
Sebelumnya, wacana Jokowi untuk membuat tiga program kartu ini sempat mendapat protes. Sejumlah pihak mempertanyakan darimana anggaran untuk kartu-kartu tersebut didapat. Sebab, saat ini saja pemerintah masih memiliki tunggakan utang yang harus dibayar seperti BPJS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa program kartu ini tidak akan membebani anggaran negara. Justru dengan adanya program ini, Sri Mulyani menilai bahwa penyaluran bantuan bisa lebih terintegrasi.
(wk/silm)
