Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, maka nantinya akan ada banyak gedung milik pemerintah di Jakarta yang bisa dioptimalkan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 12 September 2019 - 15:06 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutarakan keinginannya agar barang milik negara (BMN) dikelola sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya dengan memanfaatkan aset negara dengan menggunakan konsep share cost atau berbagi biaya.
"Di dalam konsep cara kerja baru di era teknologi digital sekarang semakin banyak tempat kerja," kata Sri di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9). "Yang menggunakan konsep cost sharing atau open space."
Meski demikian, ia tidak menampik jika generasi tua akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan lah generasi milenial untuk menduduki bangku pemerintahan.
"Kalau kita termasuk generasi yg sudah lebih tua barangkali lebih sulit berubah. Tapi saya tahu di hampir semua K/L termasuk Kemenkeu sudah lebih dari 70 persen dari jajaran kami adalah kelompok milenial," jelas Sri. "Dan mereka jadi digital native, mereka itu lah yang bisa menerima konsep-konsep bekerja baru termasuk menggunakan BMN."
Dengan perkembangan digital yang semakin canggih, maka ia menilai bahwa para pekerjanya tak harus datang ke kantor untuk bisa bekerja. Bekerja bisa dilakukan dari mana saja. Dari sinilah muncul ide untuk menggunakan gedung pemerintahan sebagai ruang kerja bersama atau co-working space.
"Saya ingin BMN semakin dioptimalkan. Saya minta ke Dirjen Perbendaharaan, apalagi di tengah teknologi digital semakin banyak tempat kerja yang gunakan konsep co-sharing dan open space," jelas Sri. "Sehingga kebutuhan space bekerja akan berubah. Ini menentukan bagaimana BMN-BMN kita digunakan secara baik."
Berita baiknya, pemerintah telah mensertifikasi seluruh BMN yang tersebar di Indonesia. Dengan begitu, pemanfaatannya bisa lebih optimal. Ditambah dengan adanya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, maka akan ada banyak gedung milik pemerintah di Jakarta yang akan bisa dimanfaatkan.
"Ide pemindahan ibu kota jadi sangat relevan," tutur Sri. "Karena bagaimana Republik Indonesia tetap jaga barang BMN dan membuat aset baru yang semuanya tetap di tata usahakan secara akuntabel."
(wk/zodi)
