Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh Lebih Dari 540 Menteri Keuangan, Kenapa?
Nasional

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pada hari ini (14/11).

WowKeren - Sri Mulyani menyebut bahwa Indonesia mungkin butuh ratusan Menteri Keuangan untuk mengelola anggaran. Hal ini diungkapkan sang Menteri kala menyentil para kepala daerah yang tak bisa menyesuaikan diri dengan dinamika besaran anggaran dari pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyebut bahwa ratusan Menkeu diperlukan untuk mengelola anggaran yang dinamis di setiap daerah. "Makanya mungkin kita butuh menteri keuangan lebih dari 540 di masing-masing daerah tuh sehingga bisa tuh kelola naik turun (anggaran)," jelas Sri Mulyani dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta dilansir Kompas pada hari ini (14/11).

Menurut Sri Mulyani, selama ini gejolak perekonomian global juga berpengaruh pada pergerakan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, aliran dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah juga turut terdampak.


Oleh sebab itu, Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu fleksibel menyesuaikan diri. Meski demikian, Sri Mulyani masih menilai bahwa pemerintah daerah belum siap dalam menghadapi hal tersebut.

"Tahun lalu kami mengatakan secara jujur, harusnya jika APBN bergerak, APBD juga ikut gerak. Makanya DAU yang harusnya dinamis," ujar Sri Mulyani. "(Tetapi) Para gubernur, bupati, wali kota lapor ke Presiden, 'Pak ini susah Pak kita kalau ngurusin APBD tuh enggak pasti. Kita enggak ngerti cara mengelolanya'."

Sri Mulyani lantas mengaku bahwa sebagai Menteri Keuangan, dirinya juga sering dihadapkan pada kondisi yang membuat APBN terus bergejolak. Ia juga menekankan bahwa APBN dan APBD pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan untuk mengelola keuangan negara atau daerah. Sifatnya pun tak kaku, tetapi fleksibel terhadap fenomena ekonomi yang ada.

"Memang kapasitas daerah untuk mengelola dinamika APBD masih perlu untuk ditingkatkan," pungkas Sri Mulyani. "Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait