Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui bahwa hal itu merupakan sebuah PR yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 26 November 2019 - 15:53 WIB
WowKeren - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diketahui cenderung melambat belakangan ini hingga stagnan di level 5 persen. Padahal sedianya, target pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintahan Joko Widodo mencapai 7 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas mengungkapkan penyebabnya, yakni pertumbuhan investasi yang tak sesuai harapan. Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia sebenarnya dapat mencapai target tersebut apabila pertumbuhan investasi mencapai double digit.
"Kami sebenarnya bisa," ungkap Sri Mulyani di seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Jakarta Pusat pada hari ini (26/11). "Tapi investasi seharusnya bisa tumbuh hingga double digit."
Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2019 hanya mencapai 5,01 persen. Pertumbuhan investasi kala itu hanya 4,21 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 6,29 persen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui bahwa hal itu merupakan sebuah PR yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Sri Mulyani pun mengungkapkan sejumlah upaya yang kini tengah dilakukan, di antaranya adalah memangkas perizinan dengan berbagai regulasi.
"Simplifikasi kebijakan di kementerian dan lainnya, Pemda dan pemerintah pusat," tutur Sri Mulyani. "Terus kita perbaiki."
Tak hanya itu, pemerintah sendiri kini tengah menyiapkan skema Omnibus Law untuk Undang-Undang terkait perizinan investasi. Skema ini nantinya akan merevisi banyak aturan yang dianggap saling menghambat dan berbenturan. "Sebelum akhir tahun ini Omnibus Law ini bisa kami serahkan ke DPR," pungkas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan jika perombakan 72 UU dengan skema Omnibus Law akan memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin memperbaiki perizinan investasi demi menggaet lebih banyak investor.
"Banyak hal dimulai masalah izin-izin daerah, termasuk proses bagaimana menyeimbangkan masalah lingkungan dengan kecepatan perizinan dan juga layer of izin atau lapisan-lapisan perizinan," kata Sri Mulyani pada 17 September 2019. "Ini saja masih akan membutuhkan proses, jadi kami akan fokus untuk betul-betul mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghalang investasi."
(wk/Bert)
