Menkeu Sri Mulyani menegaskan rasio utang terhadap PDB Indonesia masih aman, yakni sekitar 30 persen. Oleh karena itu ia masih percaya diri untuk menerbitkan utang baru.
- Elvariza Opita
- Rabu, 26 Februari 2020 - 16:20 WIB
WowKeren - Tugas berat memang disandang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bekerja keras untuk memastikan kondisi keuangan Indonesia tetap dalam keadaan stabil kendati saat ini krisis global tengah menghantui.
Salah satu parameter yang banyak dilihat dari kinerja Sri Mulyani adalah kondisi defisit dan utang. Kendati banyak data salah kaprah beredar, rasanya tak salah bila menyebut Indonesia masih dihantui utang yang begitu besar.
Dilansir dari data Kemenkeu yang dikutip laman Merdeka, total utang pemerintah hingga Januari 2020 adalah sebesar Rp4.817,5 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi daripada posisi utang Indonesia pada Januari 2019 lalu, yakni RP4.498,6 triliun.
Sudah berutang sedemikian banyak, rupanya Sri Mulyani mengaku sudah memprediksi defisit anggaran 2020 akan semakin lebar. Sri Mulyani mencatat setidaknya defisit bisa melebar sampai 1,76 persen dari APBN. Hal ini tak lepas dari menurunnya kondisi ekonomi global.
"Di dalam mengelola kebijakan fiskal, tentu kita ketahui bahwa ada pemasukan dan pengeluaran. Tapi tujuannya untuk kelola ekonomi," ujar Sri Mulyani di Pacific Place, Jakarta, Rabu (26/2). "Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit."
Pelebaran defisit ini tentu akan diimbangi dengan penerbitan utang baru. Lantas apakah sebenarnya alasan pemerintah sampai mengalami defisit sebesar itu?
Rupanya pemerintah saat ini sudah menggelontorkan sampai Rp 10,3 triliun untuk menyukseskan sederet insentif demi menyeimbangkan situasi ekonomi yang ada. Salah satu contoh, pemerintah harus menyokong sektor pariwisata yang saat ini melemah akibat wabah virus Corona.
Di sisi lain, RUU Omnibus Law Perpajakan juga disebut-sebut bakal mendukung berbagai pemotongan tarif pajak. Alhasil jumlah penerimaan negara pun ikut berkurang.
"Kalau pemerintah ikut mengencangkan pinggang, yang terjadi procyclical. Ekonomi lemah, pemerintah tetap mau karena penerimaan surut, kita potong semua belanja, maka ekonomi nyungsep," pungkasnya.
(wk/elva)
