Sri Mulyani menekankan jika saat ini ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan namun belum dapat, seharusnya data tersebut segera diperbarui di Kementerian Sosial.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 09 Mei 2020 - 13:33 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengakui jika masih terdapat tumpang tindih dalam pemberian dana bantuan sosial (bansos). Seperti diketahui, pemerintah telah menggulirkan sejumlah jenis bansos untuk membantu masyarakat terdampak corona (COVID-19).
Sri menyebutkan jika tumpang tindih tersebut terjadi lantaran ketidaksinkronan antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah telah menyalurkan jaring pengaman sosial yang mencakup 55 persen penduduk RI yang terdampak pandemi.
Namun meskipun ada tumpang tindih, Sri menegaskan bahwa hal itu masih lebih daripada jika masyarakat tidak dapat sama sekali. Adapun jaringan pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintah meliputi bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bansos dana desa, hingga Program Kartu Pra Kerja.
"Memang dampak wabah COVID-19 berdampak ke masyarakat luas secara masif. Data yang ada di kami ini merupakan belum bansos yang dilakukan oleh daerah," kata Sri, Jumat (8/5). "Apakah kemungkinan ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat."
Sri menekankan jika saat ini ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan namun belum dapat, seharusnya data tersebut segera diperbarui di Kementerian Sosial. "Ini penggambaran perluasan bansos COVID berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus reliabel dari pendataannya," jelasnya.
Sejauh ini, pemerintah sudah menggelontorkan sebanyak Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial. Sedangkan total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 jumlahnya mencapai Rp 405 triliun. Setiap program memiliki manfaat serta sasaran yang berbeda.
Sebelumnya terkait tumpang tindih data penerima bansos ini juga sempat dikeluhkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan. "BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata pria yang arab disapa Emil tersebut seperti dilansir Antara, Sabtu (9/5).
(wk/zodi)
