Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal tudingan pihaknya tidak menghargai MPR RI, sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Bambang Soesatyo dan Fadel Muhammad.
- Elvariza Opita
- Rabu, 01 Desember 2021 - 17:32 WIB
WowKeren - Pimpinan MPR RI melempar kritikan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bukan hanya menilai sang bendahara negara tidak menghargai MPR, lembaga tersebut juga menyoroti Sri Mulyani yang memangkas anggaran.
Bukan hanya mengkritik, Pimpinan MPR sempat menyarankan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya. Menanggapi pemberitaan tersebut, Sri Mulyani pun akhirnya menyampaikan klarifikasi melalui Instagram-nya pada Rabu (1/12).
Yang pertama disoroti Sri Mulyani adalah soal ketidakhadirannya di rapat dengan Pimpinan MPR. "Undangan dua kali 27/Juli/2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," kata Sri Mulyani dikutip dari caption unggahannya.
"Tanggal 28/September/2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," imbuh Sri Mulyani.
Mantan direktur Bank Dunia itu kemudian juga mengklarifikasi soal pemangkasan anggaran MPR. Rupanya hal ini tidak lepas dari kenaikan kasus positif COVID-19 di Tanah Air akibat varian Delta, sehingga anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing sampai empat kali.
"Tujuannya adalah untuk : membantu penanganan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah)," jelas Sri Mulyani. Anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin yang terdampak pandemi seperti lewat program bantuan sosial sampai subsidi upah.
Apalagi karena lonjakan kasus menyebabkan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sehingga sejumlah kelompok harus mendapat bantuan. Karena itulah dilakukan refocusing anggaran untuk bisa menuntaskan hajat banyak orang tersebut.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan anggaran untuk Pimpinan MPR dan seluruh kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN. "Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," tegas Sri Mulyani menambahkan.
"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19," pungkas Sri Mulyani. "Yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian."
(wk/elva)
